Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
Selain itu Gus Irawan pun bergerak cepat, jemput bola, pada program-program nasional seperti sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, serta program lain yang mendorong kemajuan daerah. Dari awal Gus Irawan sudah komit akan mendukung semua program Presiden Prabowo Subianto. "Ada 13 tahun saya bersama Presiden Prabowo maka semua programnya akan kita jalankan di Tapsel," kata Gus Irawan.
Pada program kerja Gus Irawan pun bergerak cepat dan luwes. Karena sudah 2 periode di DPR-RI Gus Irawan langsung menghimpun semua kekuatan dan stake holder membawa berbagai program penguatan ke Tapsel. Di Medan, Gus Irawan mendatangi semua instansi terkait yang bisa berperang membangiun Tapsel termasuk Balai Besar Wilayah Sungai, BPKP, BKP, Dinas Ketahanan Pangan, Direktur Utama RS Adam Malik dan berbagai pihak yang dianggapnya bisa mendorong kemajuan Tapsel.
Di level nasional pun Gus Irawan membawa sebagian SKPD-nya untuk berjibaku ke BRIN, Bappenas serta mengelilingi DPR-RI mencari program yang bisa digiring ke Tapsel. Gerakannya cepat, taktis dan terencana. Tugas Gus Irawan berat, karena Tapsel bukanlah wilayah familiar di tingkat nasional. Namanya tak terkenal. Kalaupun Tapsel populer dulunya, hanya karena jalan rusak di Batu Jomba. Dan imej itulah yang mau dihapus Pemkab dengan Tapsel kembali bangkit.
Good governance
Tentu selain program dan kerjasama, Gus Irawan sangat konsern pada tata kelola pemerintahan. Menjadi Direktur Utama Bank Sumut 3 periode dan menjadikan bank itu memperoleh beberapa kali penghargaan nasional untuk good corporate governance, memotivasinya menularkan cara yang sama di Tapsel. Baginya dalam memimpin, semua harus terukur dan tidak ada matahari kembar.
Komitmennya kuat. "Siapapun pelanggar disipilin di Tapsel ini tindak langsung. Proses dan akan disanksi sesuai aturan. Tak peduli itu punya keterkaitan dengan keluarga, anggota dewan atau pejabat, saya tidak bisa dinego-nego," katanya tegas.
Gus Irawan punya prinsip. "Begini, Tapsel ini kesulitan anggaran dalam ruang fiskal yang sangat sempit. Karena hanya ada belanja modal sekira 5 persen. Lalu lonjakan belanja pegawai hingga Rp200 miliar. Jadi sudahlah kita minim pembangunan, maka pelayanan publik harus dimaksimalkan," katanya.
Sebagai seorang yang berlatar belakang akuntan Gus Irawan sudah pusing tujuh keliling melihat berbagai indikator kinerja di Pemkab Tapsel. Ketika BPK visit untuk audit ke Tapsel, indikasi laporan keuangan daerah ini akan masuk ke dalam wajar dengan pengecualian membuat Gus Irawan tersentak. Terlalu banyak pertanggungjaban keuangan yang menurutnya tidak transparan sebagai buah tata kelola yang mengabaikan prinsip prudent (kehati-hatian). Tapi Gus Irawan tidak patah arang, dia mencoba menelusuri lebih jauh asal muasal buruknya laporan keuangan.
Termasuk tata kelola BUMD serta pembelian obat-obatan yang menjadi salah satu faktor utama buruknya laporan keuangan. Sisi ini [tata kelola keuangan pemerintah] masuk sorotan prioritas. Dia sampai ke BPKP meminta bantuan advise agar tata kelola berjalan baik. "Malu saya. Saya ini akuntan, tapi laporan keuangan kami berantakan," katanya.
Hal lain yang menjadi perhatiannya dalam tata kelola pemerintahan adalah indeks persepsi korupsi di Tapsel dibawah standar. Acuan BPKP, indeks persepsi korupsi ini standar minimalnya 3 tapi Tapsel di angka 2,9. Begitu pula dengan sistem pengawasan internal yang masih lemah. Hal itu dibarengi dengan digilitasi layanan publik berbasis non tunai. Tapsel kalah dibanding Nias dan daerah-daerah lain.
Karena buruknya indikator tata kelola itu pula Gus Irawan tak main-main dalam pelayanan publik. Sidaknya ke Puskesmas Pintu Padang, Tapsel jadi viral di medsos. Setelahnya tiga pejabat setingkat eselon tiga pun dicopot.
Bersih-bersih di area pelayanan publik ini pasti terus berlanjut. Termasuk SKPD. Sebagian besar SKPD selevel kepala dinas tentu harus siap direstrukturisasi. Langkah cepat Gus Irawan secara internal pasti disambut like and dislike.
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL