Wacana penghentian total sebaiknya digantikan dengan agenda perbaikan sistemik. Pemerintah bisa memperkuat:Standar operasional penanganan makanan, termasuk pelatihan ulang petugas SPPG.
Pengawasan berbasis data, memanfaatkan teknologi untuk memantau distribusi dan kualitas bahan pangan secara real-time.Kolaborasi lintas lembaga dengan dinas kesehatan, BPOM, dan pemerintah daerah untuk mempercepat audit dan sertifikasi keamanan pangan.
Dengan langkah ini, kasus keracunan bisa dicegah, sementara program tetap memberikan manfaat sosial-ekonomi yang signifikan.Program MBG sesungguhnya adalah kebijakan yang berproses, bersifat dinamis, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Namun programMBG baru bersifat rintisan yang membutuhkan waktu untuk berproses menuju sempurna. Ada banyak tantangan di masyarakat karena sebagian besar publik belum memahami dibalik implementasi kebijakan MBG memiliki sejumlah manfaat dan nilai, seperti gotong royong, persatuan dan kesatuan, serta memperteguh prinsip kebangsaan Indonesia.
Oleh karena itu usulan-usulan untuk menghentikan pelaksanaan programMBG lebih bersifat pragmatis, nuansa politik perpecahan, membangun arus kebencian serta hanya menonjolkan kepentingan kekuasaan kelompok, serta tanpa memperhatikan kepentingan nilai-nilai social capital kebangsaan Indonesia.