Sesungguhnya kelangsungan pelaksanaan programMBG sangat memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat yang penuh kerelaan, kompetensi pelaksana yang memiliki jiwa manajerial-teknis-sosial budaya yang kuat.
Program MBG adalah salah satu pilar kebijakan sosial era pemerintahan saat ini. Menghentikannya secara menyeluruh hanya karena sejumlah insiden akan menjadi preseden buruk bagi desain kebijakan publik di masa depan, seolah pemerintah mudah mundur ketika menghadapi masalah.Sebaliknya, perbaikan terfokus, pengawasan ketat, dan komunikasi publik yang transparan akan memperkuat legitimasi program ini sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Jalan ini mungkin lebih sulit, tetapi inilah yang dibutuhkan untuk memastikan setiap anak Indonesia tetap mendapatkan haknya atas gizi yang layak, hari ini dan seterusnya.* (news.detik.com)
*) Penulis adalah Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti.