Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Khataman Al-Qur’an, Ajak Masyarakat Perkuat Keimanan
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, turut hadir dalam kegiatan khataman AlQur&039an yang diselenggaraka
PEMERINTAHAN
JAKARTA– Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tri Tito Karnavian, mengingatkan anggota DWP untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024. Pesan tersebut disampaikan Tri dalam acara Seminar Kiat dan Trik Bersosial Media dengan Bijak yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Kamis (21/11/2024).
Tri menjelaskan bahwa media sosial dapat membawa dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu, terutama anggota DWP Kemendagri, untuk memahami betul penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. “Sudah sering sekali saya mendengar bahwa media sosial ini berdampak positif dan negatif, maka kita harus bijak dalam menggunakannya,” ujar Tri.
Menurutnya, ketelitian dalam menggunakan aplikasi percakapan seperti WhatsApp sangat diperlukan, terutama dalam menulis pesan. “Sebelum menuliskan kalimat, kita harus memahami maksud dan tujuannya agar penerima pesan merasa dihargai,” imbuh Tri. Lebih lanjut, Tri mengingatkan agar anggota DWP selalu mengevaluasi kebenaran berita yang mereka terima sebelum menyebarkannya di media sosial. “Jika berita itu benar, kita perlu mempertimbangkan apakah perlu dibagikan kepada orang lain. Apalagi jika itu tidak benar, bisa menambah kebingungan dan memperburuk situasi,” jelasnya.
Sebagai bagian dari keluarga besar Kemendagri, Tri juga mengingatkan agar anggota DWP menjaga nama baik instansi di media sosial. “Ingat, kita sebagai keluarga besar Kemendagri memiliki tanggung jawab untuk menjaga citra baik di mana pun berada. Nama Kemendagri harus selalu dijaga,” katanya.
Selain itu, Tri juga mengingatkan anggota DWP Kemendagri untuk menjaga netralitas menjelang Pilkada Serentak 2024. Ia berharap anggota DWP tidak terlalu terbuka dalam mendukung calon tertentu yang dapat memengaruhi orang lain. “Silakan ibu mendukung, tetapi jangan sampai itu mempengaruhi orang lain, apalagi sampai terlalu vulgar,” imbuhnya.
Tri menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan bersosialisasi dengan baik dalam keluarga besar DWP. Ia juga berharap anggota DWP Kemendagri dapat berkontribusi positif dalam menjaga keharmonisan di masyarakat serta bersikap bijak dalam segala hal, termasuk di dunia maya.
Dengan pesannya tersebut, Tri berharap anggota DWP Kemendagri dapat terus memberikan contoh yang baik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia digital, demi menciptakan suasana yang harmonis, damai, dan penuh tanggung jawab.
(JOHANSIRAIT)
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, turut hadir dalam kegiatan khataman AlQur&039an yang diselenggaraka
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fad
PEMERINTAHAN
KUALA TANJUNG PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menggelar program Mudik Gratis 2026 sebagai bagian dari Mudik Bersama BUMN yang dii
NASIONAL
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Ahmad Muzani, merespons perkembangan terkini mengenai dinamika pe
NASIONAL
MEDAN Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara (Sumut) melakukan reposisi/reshuffle kepengurusan Majelis Pemberdayaan Masyarak
AGAMA
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Dalam operasi yang dilakukan di
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Vihara Qi THIEN DA SENG (Vihara Sun Go Kong Binjai) kembali menggelar kegiatan sosial dengan memb
NASIONAL
JAKARTA Program ambisius pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Dalam ac
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) dalam rangka mengawal penanganan kasus penyiraman air keras t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar, mengkritik pernyataan
NASIONAL