PDIP Soroti 300 RW Rentan Banjir, Desak Pemprov DKI Optimalisasi Anggaran Ketahanan Bencana

 JAKARTA- Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengungkapkan bahwa Jakarta masih menghadapi tantangan besar terkait ketahanan bencana, terutama banjir. Menurut data yang dihimpun Fraksi PDIP, setidaknya terdapat 300 Rukun Warga (RW) yang setiap tahun sejak 2019 masih terdampak banjir. Anggota Fraksi PDIP, Chicha Koeswoyo, dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (11/11/2024), menilai bahwa alokasi anggaran untuk ketahanan bencana di Jakarta belum maksimal, sehingga penanganan terhadap bencana banjir masih jauh dari harapan.

“Jakarta sangat rentan terhadap bencana banjir, dan kami melihat bahwa alokasi anggaran untuk ketahanan bencana belum optimal. Berdasarkan catatan kami, masih ada sekitar 300 RW yang terendam banjir setiap tahunnya sejak 2019,” ungkap Chicha dalam rapat tersebut, yang juga merupakan bagian dari pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Chicha lebih lanjut menyoroti pentingnya komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mengoptimalkan alokasi anggaran pada program ketahanan bencana. Meski dalam beberapa tahun terakhir Pemprov DKI Jakarta menyebutkan bahwa anggaran difokuskan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis global serta mengatasi isu-isu fundamental seperti mobilitas, emisi, dan akses air bersih, namun Chicha berpendapat bahwa ketahanan bencana, khususnya banjir, harus menjadi prioritas utama.

“Saya mendukung program penyediaan rumah pompa di titik-titik rawan banjir dan program normalisasi sungai. Namun, ini hanya bisa tercapai jika ada anggaran yang memadai dan prioritas yang jelas untuk proyek-proyek infrastruktur anti-banjir,” tegasnya.

Selain penanggulangan banjir, Fraksi PDIP juga menyoroti masalah hunian layak bagi warga kurang mampu. Chicha menambahkan bahwa Jakarta memiliki tantangan besar terkait ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini, jumlah warga yang memiliki hunian layak di Jakarta diperkirakan kurang dari 40 persen, yang menurutnya menjadi ironi mengingat ambisi Jakarta untuk menjadi kota global.

“Fraksi PDIP juga mendukung prioritas APBD 2025 untuk penyediaan hunian layak bagi warga miskin. Kami berharap Pemprov DKI Jakarta dapat mempercepat pembangunan rumah susun untuk warga berpenghasilan rendah,” imbuh Chicha.

Menanggapi pandangan Fraksi PDIP, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus melakukan langkah-langkah untuk mengatasi banjir di ibu kota. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas sungai dan saluran drainase melalui pengerukan sedimen serta normalisasi sungai.

“Untuk menangani dampak banjir rob (banjir akibat kenaikan muka air laut), Pemprov DKI Jakarta telah memulai pembangunan tanggul pengaman pantai Fase A National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sepanjang 12 km,” jelas Teguh.

Selain itu, Pemprov juga berfokus pada pembangunan waduk, situ, dan embung di berbagai lokasi strategis untuk pengendalian banjir dan penyediaan air bersih. Salah satu proyek yang telah selesai adalah pembangunan Situ Babakan, yang kini dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air bersih (IPA) dan pipa distribusi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar.

Sebagai bagian dari penanggulangan banjir, Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan identifikasi lokasi-lokasi yang rawan banjir dan berencana untuk mempercepat pembangunan infrastruktur anti-banjir. Hal ini mencakup penyediaan rumah pompa di titik-titik krusial, normalisasi sungai, serta perbaikan saluran drainase.

Teguh juga menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus bekerja sama dengan pemerintah pusat terkait normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur lainnya untuk mengatasi banjir. Pemprov juga menyadari bahwa upaya penanggulangan banjir harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta.

Meskipun berbagai langkah telah diambil, tantangan penanggulangan banjir di Jakarta masih besar. Sebagai kota yang berada di dataran rendah dan memiliki sistem drainase yang kompleks, banjir tetap menjadi masalah yang harus diatasi dengan cepat dan efektif. Oleh karena itu, Fraksi PDIP dan berbagai pihak berharap agar anggaran yang dialokasikan dalam APBD 2025 benar-benar fokus pada pembangunan infrastruktur anti-banjir yang dapat mengurangi risiko banjir bagi warga Jakarta. (JOHANSIRAIT)