JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/1/HK.01.03/MP/2026 untuk mengatur pelaksanaan kegiatan wisata pada libur Lebaran dan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa lonjakan mobilitas masyarakat selama periode tersebut tidak mengganggu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan para wisatawan.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri, menjelaskan bahwa libur Lebaran merupakan momen penting bagi sektor pariwisata.Baca Juga:
Hal ini disebabkan oleh tingginya pergerakan wisatawan yang tidak hanya untuk mudik, tetapi juga untuk berwisata.
Namun, tingginya mobilitas ini berpotensi menyebabkan kepadatan di berbagai destinasi wisata, transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya, yang pada gilirannya dapat memicu sejumlah risiko, seperti kecelakaan atau bencana alam.
Melalui Surat Edaran tersebut, pemerintah menekankan pentingnya kesiapsiagaan, koordinasi, dan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha pariwisata, untuk memastikan bahwa kegiatan wisata tetap aman, nyaman, dan menyenangkan.
"Selama libur Lebaran dan Idulfitri, kami meminta agar semua pihak memperhatikan aspek Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) dalam pengelolaan destinasi wisata," ujar Widiyanti Putri dalam keterangan resmi.
"Penerapan standar CHSE sangat penting agar wisatawan tetap merasa aman dan sehat," tambahnya.
Selain itu, Kemenpar juga mendorong pelaku industri untuk menerapkan manajemen risiko, terutama pada destinasi wisata dengan tingkat risiko tinggi, seperti arung jeram, pendakian gunung, jembatan kaca, dan wisata selam.
Pemerintah juga mengimbau semua pihak untuk secara aktif memantau kondisi destinasi wisata selama periode libur Lebaran, mulai dari 16 hingga 27 Maret 2026.
Kemenpar meminta pihak terkait untuk selalu mengikuti informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi potensi bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
Aspek kesiapan sumber daya manusia di destinasi wisata juga menjadi perhatian utama.
Kemenpar meminta agar petugas informasi, pemandu wisata, petugas keamanan, dan penjaga pantai (balawista) dilatih dan disiapkan untuk membantu wisatawan serta menjaga keselamatan mereka.
Tak kalah penting, Kemenpar juga menekankan pada aspek keselamatan transportasi.
Para pelaku usaha diminta memastikan bahwa moda transportasi yang digunakan oleh wisatawan telah memenuhi standar kelaikan dan prosedur keselamatan.
Ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan yang mungkin terjadi, terutama selama lonjakan mobilitas masyarakat.
Selain itu, pengelolaan sampah dan limbah selama periode libur Lebaran juga menjadi perhatian penting.
Dengan tingginya jumlah wisatawan, pengelolaan sampah harus dilakukan secara maksimal guna menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan destinasi wisata.
Pemerintah, melalui Kemenpar, berharap dengan adanya Surat Edaran ini, seluruh pihak yang terlibat dalam sektor pariwisata dapat bekerja sama dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan, serta memastikan keberlanjutan destinasi wisata di tengah lonjakan kunjungan yang terjadi selama libur Lebaran dan Hari Raya Idulfitri 2026.
Dengan demikian, masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan tenang tanpa harus khawatir tentang masalah keselamatan atau kerusakan lingkungan.*
(bi/ad)
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengisi waktu ngabuburit dengan pertemuan bersama Utusan Khusus Presiden (
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya peran olahraga kemasyarakatan dalam membangun masyarakat yang seh
OLAHRAGA
JAKARTA Keriuhan dini hari di kelab malam Whiterabbit, kawasan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, berubah menjadi ketegangan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) memprediksi bahwa Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah berpotensi jatuh p
AGAMA
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar kini kembali menjadi sorotan publik setelah berbalik sikap dalam polemik mengenai ijazah P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengklarifikasi mengenai pengadaan kendaraan dinas yang tercatat dalam anggaran Pemkot Medan sebesar R
PEMERINTAHAN
ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., melakukan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku produsen yang menjual kebutu
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
