Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto Tegaskan Tidak Ada Keterlibatan dalam Kasus Suap PAW DPR RI

JAKARTA – Penasihat Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Patra M Zein, menegaskan bahwa kliennya tidak terlibat dalam kasus suap yang terkait dengan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Rabu (5/2/2025), Patra menyebut bahwa tuduhan yang beredar tidak berdasar dan tidak ada bukti yang mengaitkan Hasto dengan kasus tersebut.

"Pernyataan yang beredar mengenai keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam kasus suap PAW anggota DPR RI adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum. Klien kami tidak terlibat dalam masalah tersebut," ujar Patra M Zein.

Baca Juga:

• Cecep Teman Kuliah: Hasto Tolak Tawaran Jokowi Jadi Menteri Dua Kali
• Absen dari Panggilan KPK, Gubernur Khofifah Hadiri Wisuda Anak di China

Pernyataan ini merespons isu yang berkembang seiring dengan penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun nama Hasto muncul dalam beberapa pemberitaan, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa Hasto tidak memiliki kaitan langsung dengan dugaan suap terkait proses PAW yang diduga melibatkan sejumlah pihak di parlemen.

Baca Juga:

• KPK Buka Peluang Periksa Gubernur Jatim Khofifah Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas
• KPK Sita Dua Rumah Senilai Rp3,2 Miliar Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim

Patra juga mengungkapkan bahwa mereka siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memberikan klarifikasi yang diperlukan guna menjaga kredibilitas kliennya. "Kami siap memberikan penjelasan yang jelas dan transparan dalam proses hukum ini. Hasto Kristiyanto tetap menghormati proses hukum yang berlaku," tambahnya.

(sr/n14)

Cecep Teman Kuliah: Hasto Tolak Tawaran Jokowi Jadi Menteri Dua Kali

Absen dari Panggilan KPK, Gubernur Khofifah Hadiri Wisuda Anak di China

KPK Buka Peluang Periksa Gubernur Jatim Khofifah Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas

KPK Sita Dua Rumah Senilai Rp3,2 Miliar Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim

Sidang Hasto Kristiyanto: Mantan Hakim MK Sebut SOP Tak Bisa Kalahkan Undang-Undang

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji di Kementerian Agama