Bobby Nasution Siap Lepas Nias Jadi Provinsi Baru, Tapi Syaratnya Ini!
NIAS Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyatakan kesiapannya untuk melepas Kepulauan Nias menjadi provinsi baru. Namun, ia
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus korupsi suap terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024. Penetapan tersangka ini mengungkapkan keterlibatan Hasto dalam upaya suap yang melibatkan Harun Masiku, tersangka lainnya yang hingga kini masih buron.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa penyidik saat ini masih dalam tahap pengumpulan bahan bukti untuk memperkuat pemeriksaan terhadap Hasto Kristiyanto. “Kami masih mengumpulkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti, baik dari saksi-saksi maupun dokumen-dokumen yang ada, untuk bisa meminta keterangan lebih lanjut,” ujar Asep pada wartawan, Selasa (31/12/2024).
Proses ini penting agar saat Hasto diperiksa lebih jauh, penyidik memiliki informasi yang lengkap, sehingga tidak ada celah bagi tersangka untuk mengelak. Asep juga menyatakan bahwa penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti tambahan, termasuk bukti elektronik, untuk memastikan kebenaran kasus tersebut.
Kasus suap PAW DPR ini dimulai dengan penetapan Harun Masiku sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam upaya mempengaruhi Komisioner KPU untuk memenangkan dirinya sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019. Berdasarkan hasil penyidikan, Hasto Kristiyanto ditemukan memiliki peran aktif dalam upaya tersebut. Hasto diduga terlibat dalam berbagai upaya untuk memuluskan jalan Harun Masiku meraih kursi anggota DPR, termasuk memberikan suap kepada pihak KPU.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers pada 24 Desember 2024, mengungkapkan bahwa Hasto bersama Harun Masiku telah berkoordinasi untuk melakukan suap kepada Komisioner KPU. “Kami menemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto), yang bersama-sama dengan saudara HM (Harun Masiku) melakukan suap kepada Komisioner KPU,” jelas Setyo.
Sementara itu, Harun Masiku sendiri masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Harun Masiku belum berhasil ditangkap oleh aparat penegak hukum. Penyidik KPK terus berupaya untuk menangkap Harun agar proses hukum dapat berjalan secara tuntas.
Hasto Kristiyanto yang telah dilaporkan sebagai tersangka dalam kasus ini, belum memberikan pernyataan resmi mengenai statusnya tersebut. Namun, kasus ini tentunya semakin menarik perhatian publik mengingat posisi Hasto yang merupakan Sekjen partai terbesar di Indonesia, yaitu PDI Perjuangan.
Proses hukum yang terus berjalan di KPK ini diperkirakan akan menyisakan banyak pertanyaan dan kontroversi seiring dengan berjalannya waktu. Sejumlah pihak pun mendesak KPK untuk mengungkap kasus ini secara transparan dan adil.
(N/014)
NIAS Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyatakan kesiapannya untuk melepas Kepulauan Nias menjadi provinsi baru. Namun, ia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berhasil mengidentifikasi bakteri akt
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, mengajak seluruh imam masjid di Indonesia untuk mendoakan bangsa Pa
AGAMA
JAKARTA Wardatina Mawa menyampaikan rasa syukur atas perkembangan kasus hukum suaminya, Insanul Fahmi dan Inara Rusli, yang kini resmi n
ENTERTAINMENT
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan perbedaan penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Agama Nas
NASIONAL
DENPASAR Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok penting (bapokting) di wilayah Denpasar mulai menunjukkan tren stabil. Kondisi ini terpant
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Panglima Komando Daerah Militer XXI/RI, Kristomei Sianturi, menghadiri kegiatan bakti sosial dalam rangka perayaan Tahun
NASIONAL
MEDAN Bulan Ramadan segera tiba, umat Islam pun bersiap menjalankan ibadah sunnah yang khas di bulan penuh berkah, salah satunya Sholat Ta
AGAMA
JAKARTA Pemerintah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil dalam sidang isbat
NASIONAL