JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons tegas putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, yang menolak permohonan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Dengan penolakan tersebut, KPK menegaskan bahwa status tersangka Hasto sudah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa keputusan hakim menunjukkan bahwa penyidik KPK telah bekerja dengan benar dan sesuai prosedur dalam menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. "Artinya bahwa penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (13/2/2025).
Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan status tersangkanya, kini resmi dinyatakan sebagai tersangka setelah permohonan praperadilannya ditolak oleh hakim. Kasus yang melibatkan Hasto berkaitan dengan dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.
Baca Juga:
Meski demikian, Setyo Budiyanto menambahkan bahwa KPK belum memutuskan kapan akan memanggil Hasto Kristiyanto untuk diperiksa lebih lanjut. "Terkait panggilan, saya serahkan ke penyidik sesuai kebutuhan penanganan perkaranya," tambahnya.
JAKARTA PT KCC Glass Indonesia, anak usaha raksasa industri kaca asal Korea Selatan, menyampaikan kekecewaannya terhadap sejumlah janji
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji Indonesia. Direktur
Hukum dan Kriminal
KARIMUN Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan kerusakan lingkungan yang sign
Peristiwa
SIDIKALANG Sebuah mobil minibus jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BB 1381 YC terbakar di Jalan Sisingamangaraja, tepat
Peristiwa
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumut menerima kunjungan kerja dari Inspektorat Jenderal Kementerian I
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana tangg
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Pemerintahan
Oleh dr. Aslinar, Sp.A, M. BiomedHARI Tanpa Tembakau Sedunia mulai dicetuskan oleh WHO pada tahun 1987. WHO mengesahkan Resolusi WHA40.38 y
Opini
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi Pendampingan Forkopimda te
Ekonomi
MANDAILING NATAL Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, menghadiri pertemuan strategis antara Ketua Dewan Ek
Pertanian Agribisnis
