Riza Chalid Masuk DPO! Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Minyak Petral 2008-2015
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,83 persen pada akhir kuartal IV tahun 2024. Sementara itu, Rasio Elektrifikasi (RE) PT PLN (Persero) tercatat sebesar 98,45 persen, dan Rasio Desa (RD) Berlistrik nasional mencapai 99,92 persen. Khusus untuk RD PLN, angkanya berada di 93,05 persen.
Meski capaian elektrifikasi terus meningkat, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu, mengungkapkan masih ada 5.821 desa yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN. Desa-desa tersebut tersebar di berbagai wilayah, dengan rincian Sumatera (80 desa), Jawa Madura Bali (4 desa), Kalimantan (855 desa), Sulawesi (235 desa), Nusa Tenggara (125 desa), Maluku-Maluku Utara (215 desa), dan Papua-Papua Barat (4.307 desa).
Dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Listrik Pedesaan (Lisdes) Triwulan IV 2024, Jisman menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia. "Pemerintah harus hadir, bukan hanya Kementerian ESDM, tetapi juga kementerian lain yang berkaitan dengan infrastruktur. Kita perlu bekerja sama untuk memikirkan solusi bagi desa-desa yang belum berlistrik," ujar Jisman, Minggu (16/2).
Target Pemerintah: Akses Listrik untuk Semua dalam Lima Tahun
Jisman menambahkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian infrastruktur ketenagalistrikan di PLTA Jatigede pada 20 Januari 2025. Dalam laporan tersebut, pemerintah menargetkan seluruh wilayah dan rumah tangga di Indonesia dapat mengakses listrik PLN dalam lima tahun ke depan.
"Saya ingin menggugah teman-teman di daerah, terutama di dinas terkait, untuk benar-benar memikirkan pentingnya listrik bagi masyarakat. Ini bukan sekadar target angka, tetapi tentang kesejahteraan rakyat," tegas Jisman.
PLN Terus Berinovasi untuk Percepatan Elektrifikasi
Sementara itu, Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Adi Priyanto, mengungkapkan bahwa sejak 2023 hingga akhir 2024, program Listrik Pedesaan telah rampung 100 persen di delapan Unit Induk Distribusi (UID), yakni UID Aceh, UID Bangka Belitung, UID Lampung, UID Banten, UID Jawa Barat, UID Jawa Tengah, dan UID Jawa Timur.
Namun, masih terdapat 182 desa yang tengah dalam tahap penyelesaian. "Kami menargetkan desa-desa ini dapat segera mendapatkan akses listrik agar dapat dilaporkan sebagai bagian dari pencapaian program ini," ujar Adi.
Menurutnya, PLN telah melakukan berbagai inovasi untuk mendukung percepatan elektrifikasi di desa-desa yang masih belum terjangkau. "Kami siap menyelesaikan tantangan ini dengan dukungan berbagai pihak di daerah," tambahnya.
Efisiensi Anggaran Jadi Tantangan
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ridha Yasser, menyoroti pentingnya penyelesaian program ini di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Ia menegaskan bahwa dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, semua pihak diminta untuk bekerja lebih efektif dan efisien agar target elektrifikasi dapat tercapai sesuai tenggat waktu.
"Kita diminta untuk mencapai swasembada energi dengan anggaran yang lebih terukur. Oleh karena itu, kita harus cermat dalam menentukan prioritas mana yang harus didahulukan," pungkas Ridha.
Dengan strategi yang terkoordinasi dan komitmen bersama dari pemerintah, PLN, serta pemangku kepentingan lainnya, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati akses listrik yang merata dalam beberapa tahun ke depan.
(kp/a)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perusahaan teknologi Meta akhirnya mematuhi aturan pemerintah Indonesia terkait pembatasan usia pengguna media sosial. Kebijakan i
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Sebatang pohon kela
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN Upaya mendorong swasembada pangan nasional terus digencarkan di daerah. Salah satunya dilakukan oleh jajaran Polres Tapan
NASIONAL
TAKENGON Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa kasus penyalahgunaan wewenang dalam pencairan pembiayaan per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti wacana penghentian restitusi pajak yang muncul dalam upaya optimalisasi kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah,
NASIONAL
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor la
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Polsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria bese
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komando Operasi (Koops) TNI Habema menggelar kegiatan bakti sosial di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebag
NASIONAL