JAKARTA SELATAN -Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, menegaskan bahwa negara akan memaksa aplikasi ojek online (ojol) untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pengemudi. Pernyataan ini disampaikan Noel saat orasi bersama ribuan driver ojol di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Senin (17/2).
Noel menegaskan bahwa hak pengemudi ojol untuk menerima THR adalah hal yang tidak bisa ditawar. "Negara tidak akan membiarkan warganya dieksploitasi. Kami akan memastikan aplikator memberikan hak yang menjadi tuntutan para driver," ujarnya.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.37 WIB ini awalnya diperkirakan akan diikuti oleh belasan ribu pengemudi ojol. Namun, jumlah yang hadir di lokasi terbatas pada puluhan driver saja. Meskipun demikian, tuntutan mereka tetap jelas, yakni meminta tunjangan hari raya yang diinginkan dalam bentuk uang, bukan barang seperti gula atau sembako.
Noel menambahkan bahwa para pengemudi hanya menginginkan hak mereka sebagai pekerja yang berisiko di jalanan. "Mereka tidak meminta gaji direksi atau saham perusahaan, mereka hanya meminta hak mereka yang sudah seharusnya mereka terima," tegasnya.
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
