JAKARTA -Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan keterbatasan anggaran yang menghambat kemampuannya untuk menindaklanjuti semua laporan pengaduan yang masuk. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah membuat Komnas HAM hanya mampu menangani 5-6 kasus per tahun, padahal sebelumnya mencapai 50 kasus.
"Tidak semua bisa langsung kita tindak lanjuti, terutama untuk lokasi-lokasi yang jauh, ya, karena ketersediaan anggarannya minim," ujar Anis Hidayah, Jumat (21/2/2025).
Baca Juga:
Akibat pemotongan anggaran, Komnas HAM kini menjadi lebih selektif dalam memilih kasus yang ditangani, dengan prioritas pada kasus yang mengancam hak hidup seseorang atau yang memakan banyak korban. "Misalnya, yang berkaitan dengan nyawa atau banyaknya korban, itu yang menjadi prioritas kami," lanjut Anis.
Selain itu, pengawasan terhadap kelompok rentan seperti masyarakat adat, pekerja migran, serta perempuan dan anak juga terhambat. Beberapa program yang direncanakan untuk kelompok-kelompok ini terpaksa ditunda karena keterbatasan anggaran.
Baca Juga:
Salah satu solusi yang diupayakan adalah melakukan pengaduan dan pemantauan secara daring untuk mengurangi kebutuhan biaya operasional. "Kami memanggil pihak-pihak yang terkait melalui daring, karena untuk turun langsung ke lapangan, anggarannya sangat terbatas," jelas Anis.
Tahun 2025, anggaran Komnas HAM terpotong hingga 46,22 persen, yang berimbas pada pelayanan masyarakat, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Sebelumnya, anggaran Komnas HAM sebesar Rp 112,8 miliar dipangkas menjadi Rp 60,6 miliar, dengan sisa anggaran yang sangat terbatas untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM.
(km/a)
JAKARTA Kementerian Transmigrasi menargetkan 2.000 peserta terpilih untuk menerima Beasiswa Patriot pada tahun 2026. Program ini ditujuka
Pendidikan
JAKARTA Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyatakan keyakinannya bahwa mahasiswa baru tahun ajaran ini akan diajarkan tentang
Politik
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan pemilik PT Jembatan Nusantara (PT JN), Adjie, pada Rabu (11/6). Namun, belum genap
Hukum dan Kriminal
MEKKAH Menteri Agama Nasaruddin Umar membantah keras adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan safari wukuf pada puncak ibad
Agama
BATAM Seorang perempuan berinisial MA di Kota Batam menjadi korban perampokan setelah bertemu dengan pria yang dikenalnya melalui aplika
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sengketa batas wilayah kembali mencuat antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) menyusul polemik kepemilikan atas empat p
Nasional
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa penghitungan uang tunai hampir Rp 1 triliun dan 51 kilogram emas
Hukum dan Kriminal
BOGOTA Kondisi calon presiden Kolombia, Miguel Uribe, mulai menunjukkan tandatanda perbaikan setelah sempat dalam kondisi kritis akibat
Internasional
NGAWI Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya NgawiSolo, tepatnya di Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rabu
Peristiwa
TANGERANG Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membebaskan bea masuk dan pajak atas barangbarang milik jemaah haji
Agama