Menag Nasaruddin Umar Ajak Masjid Indonesia Bersatu Doa untuk Palestina Selama Ramadan
JAKARTA Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengimbau seluruh imam dan pengelola masjid di Indonesia memperbanyak doa bagi keselamatan rakya
NASIONAL
DELI SERDANG -Sebuah tindakan kontroversial dilakukan oleh pengusaha tambak yang memagari kawasan hutan lindung seluas 48 hektar di pesisir pantai Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemagaran yang mencakup area sepanjang 800 meter ini memicu protes keras dari masyarakat setempat, terutama kelompok tani yang merasa terancam dengan tindakan tersebut.
Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri, menyatakan akan segera turun langsung ke lokasi pada Senin, 24 Februari 2025, untuk memeriksa kondisi lapangan. "Kami lintas Komisi DPRD Deli Serdang I, II, III akan turun ke lokasi untuk mengecek siapa pihak yang bertanggung jawab dan segera menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat)," ujar Zakky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/2/2025).
Zakky menegaskan bahwa jika terbukti pemagaran tersebut dilakukan di lahan hutan lindung, maka pihaknya akan segera melakukan pembongkaran. "Kawasan hutan bukanlah milik perorangan atau perusahaan, sehingga tidak boleh ada yang memagarinya. Ini melanggar hukum," tambahnya.
Zakky juga menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Perangkat Daerah (Forkopimda) Deli Serdang untuk menanggulangi masalah ini. Ia meminta agar Dinas Kehutanan Provinsi Sumut memperketat pengawasan terhadap kawasan hutan lindung agar tidak jatuh ke tangan individu atau perusahaan yang tidak berwenang.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hutan Forest Tree Desa Rugemuk, Tuah (36), mengungkapkan bahwa pemagaran telah berlangsung hampir sebulan dan mereka sudah berusaha mencegahnya. "Kami sempat melarang hal itu, namun para pekerja suruhan tidak mengindahkan larangan kami. Kami tidak mengenal siapa yang bertanggung jawab atas pemagaran ini," ujarnya.
Di dekat pagar, terdapat plang yang menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan negara. Hal ini memperkuat klaim bahwa tindakan pemagaran tersebut melanggar hukum.
Kepala Dusun III Rugemuk, Ilham, juga mengaku tidak mengetahui siapa yang melakukan pemagaran tersebut, sementara Camat Pantai Labu, M Faisal Nasution, mengungkapkan bahwa pengusaha yang melakukan pemagaran mengklaim tanah tersebut adalah miliknya, meskipun tanah itu termasuk dalam kawasan hutan lindung.
Jika laporan dari warga atau pihak Desa Rugemuk sudah diterima, pihak Kecamatan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumut untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk kemungkinan pembongkaran pagar.
(km/a)
JAKARTA Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengimbau seluruh imam dan pengelola masjid di Indonesia memperbanyak doa bagi keselamatan rakya
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Agung (Kejagung) RI maupun Kejati Sumut, diduga telah dikendalikan makelar kasus (markus) suruhan PT Ciputra Group dan P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAWA BARAT Sebuah mobil tangki terbakar di Tol CikopoPalimanan (Cipali) KM 185A arah Cirebon pada Rabu pagi (18/2/2026), mengakibatkan
NASIONAL
TEHERAN Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, melontarkan ancaman keras terhadap Amerika Serikat di tengah putaran kedua peru
INTERNASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan Rabu (18/2/2026) setelah libur panjang. Data perdaganga
EKONOMI
JAKARTA Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi&039i, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan sweeping rumah makan saat Ramadan. Me
NASIONAL
JAKARTA Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyatakan kesiapannya memfasilitasi organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia untuk dudu
AGAMA
DELI SERDANG Sebuah kebakaran melanda gudang pabrik santan kelapa milik PT Eramas Coconut Industries di Gang Iman, Jalan Pertahanan, Des
PERISTIWA
BENER MERIAH Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyerahkan 226 unit hunian sementara (huntara) bagi warga yang kehilangan rumah atau men
NASIONAL
WASHINGTON DC Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa, 17 Februari 2026, sekitar pukul 12.00 waktu sete
POLITIK