DELISERDANG - Hutan lindung kembali menjadi sasaran kerakusan mafia tanah. Di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, seluas 48 hektare hutan negara itu diduga dikuasai mafia tanah secara ilegal.
Ironisnya, di lahan negara ini bahkan sudah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) dan dijadikan tambak ikan. Kejahatan terang-terangan ini memicu kemarahan masyarakat yang menuntut keadilan!
Pantauan awak media di lokasi mengungkap betapa parahnya perampasan lahan ini. Pagar berdiri kokoh mengelilingi area yang seharusnya dilindungi. Kepala desa setempat membeberkan sejumlah nama yang diduga terlibat. Termasuk oknum aparat keamanan yang diduga menjadi beking para mafia. Skandal ini menguatkan dugaan adanya permainan kotor di balik penguasaan tanah negara.
JAKARTA Setibanya di Tanah Air usai lawatan ke empat negara selama tujuh hari, Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi maraknya kasus ker
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap dugaan kasus keracunan massal yang diduga terkait dengan program Mak
Nasional
JAKARTA Garena kembali menghadirkan kode redeem Free Fire (FF) terbaru yang bisa diklaim para pemain pada Sabtu, 27 September 2025. Kode r
Sains & Teknologi
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengusulkan agar Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) memiliki kewena
Ekonomi
MEDAN RSUP H. Adam Malik (RSUP HAM) mencatat sejarah dengan melakukan operasi Cerebral Bypass Surgery perdana pada pasien anak penderita p
Kesehatan
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyalurkan 1.386 ton beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kegiatan Panen
Ekonomi
Batu Bara Universitas AlAzhar (UA) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan menggelar Focus Group
Pendidikan
JAKARTA Banyak cara untuk menunjukkan rasa sayang pada pasangan, mulai dari perhatian, kesetiaan, hingga pemberian hadiah. Namun, terlalu
Nasional
Ketapang Sebanyak 24 siswa dan 1 guru dari SD Negeri 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dilaporkan mengalami keracun
Kesehatan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berpeluang mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus dugaan k
Hukum dan Kriminal
