MEDAN -Sebanyak 12 pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) resmi dilantik oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, pada Senin, 24 Februari 2025. Pelantikan yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan ini, dilakukan bersamaan dengan kegiatan retret yang diikuti oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution, di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Wagub Surya mengingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik agar dapat menunjukkan kinerja yang maksimal dengan tetap mengedepankan loyalitas, disiplin, dan semangat inovasi. "Pemprov Sumut membutuhkan pejabat yang siap memberikan inovasi terbaik untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga stabilitas kelembagaan demi kemajuan daerah," ujar Surya.
Baca Juga:
Pelantikan kali ini juga merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu organisasi serta menjaga nama baik Pemprov Sumut. Surya berharap pejabat yang dilantik bisa berkolaborasi dalam menjalankan misi pemerintahan Bobby-Surya dan menyikapi kritik dengan bijaksana. "Yang penting adalah kerjasama supertim, bukan superman," tegas Surya.
Baca Juga:
Adapun pejabat yang dilantik, di antaranya berasal dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, serta beberapa pejabat baru di lingkungan Pemprov Sumut. Berikut daftar pejabat yang dilantik:
Pejabat dari Pemko Medan:
1. Topan Obaja Putra Ginting SSTP MSP – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumut.
2. Sulaiman Harahap SH MSP CGCAE – Inspektur Sumut.
3. Sutan Tolang Lubis SSTP MSP – Kepala Badan Kepegawaian Sumut.
Pejabat dari Pemkab Asahan:
1. Ady Putra Parlaungan SAP MAP – Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumut.
Pejabat Eselon II Pemprov Sumut yang Dilirik:
1. Aprilla Haslantini Siregar SH MH – Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut.
2. Sri Suriani Purnamawati SSi Apt MKes – Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan.
3. Mulyono ST MSi – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumut.
4. Achmad Fadly SSos MSP – Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.
5. Ir Ardan Noor MM – Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumut.
6. Desni Maharani Saragih SSTP MSi – Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumut.
7. Dwi Endah Purwanti SS MSi – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sumut.
8. Dedi Jaminsyah Putra SSTP MSP – Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumut.
Wagub Surya berharap pelantikan ini bisa mempercepat realisasi visi dan misi pemerintahan yang telah dicanangkan oleh Gubernur Bobby Nasution. Surya juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan kerjasama yang harmonis di antara seluruh jajaran pemerintah daerah.
(vv/a)
JAKARTA Dua pemuda berinisial GT (29) dan AF (25) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sejumlah orang di kawasan Penjaringan, Jakarta Ut
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
PONTIANAK Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kota Pontianak, di mana mayat bayi lakilaki ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Perm
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan praktik judi online yang meres
Hukum dan Kriminal
LOMBOK BARAT Sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini teng
Hukum dan Kriminal
