SUMUT -Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024 telah berhasil membangun infrastruktur jalan dengan panjang total mencapai 39,763 kilometer. Pembangunan tersebut menggunakan anggaran dari Dinas PUTR Kabupaten Toba untuk memperbaiki dan mengoptimalkan akses jalan di berbagai wilayah di kabupaten ini.
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Kabupaten Toba, Saur Sitorus, memaparkan sejumlah ruas jalan yang telah dihotmix, antara lain di kawasan dalam Kota Balige sepanjang 490 meter di Pardede Onan, serta beberapa ruas jalan lainnya seperti Pangasean - Hutanamora (2.190 meter), Simpang Narumonda - Sipinggol Dolok (6.610 meter), hingga Sibulele - Bonan Dolok sepanjang 459 meter.
Meskipun Pemkab Toba telah berhasil melakukan perbaikan jalan sepanjang lebih dari 39 kilometer, Saur Sitorus menegaskan bahwa perbaikan ini belum dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan persentase jalan mantap secara keseluruhan. Setiap tahun, kualitas jalan mantap juga mengalami penurunan akibat faktor degradasi yang terjadi.
TANJUNGBALAI Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fad
PEMERINTAHAN
KUALA TANJUNG PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menggelar program Mudik Gratis 2026 sebagai bagian dari Mudik Bersama BUMN yang dii
NASIONAL
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Ahmad Muzani, merespons perkembangan terkini mengenai dinamika pe
NASIONAL
MEDAN Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara (Sumut) melakukan reposisi/reshuffle kepengurusan Majelis Pemberdayaan Masyarak
AGAMA
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Dalam operasi yang dilakukan di
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Vihara Qi THIEN DA SENG (Vihara Sun Go Kong Binjai) kembali menggelar kegiatan sosial dengan memb
NASIONAL
JAKARTA Program ambisius pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Dalam ac
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) dalam rangka mengawal penanganan kasus penyiraman air keras t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar, mengkritik pernyataan
NASIONAL
JAKARTA Penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
HUKUM DAN KRIMINAL
