JAKTIM -Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melakukan peninjauan langsung terhadap distribusi dan layanan penjualan bahan bakar minyak (BBM) untuk memastikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar bagi konsumen.
Peninjauan ini dilaksanakan dengan mengunjungi Integrated Terminal Jakarta Plumpang dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.13209 di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, pada Jumat (7/3/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala BPKN, M Mufti Mubarok, yang didampingi oleh jajaran anggota BPKN dan Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga, Mia Krishna Anggraini.
Baca Juga:
Mufti menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari upaya proaktif BPKN untuk memahami lebih dalam tentang proses distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga.
Tujuan utamanya adalah untuk memberikan edukasi kepada konsumen terkait hak-hak mereka dalam mendapatkan produk yang berkualitas.
Baca Juga:
"Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga telah memenuhi standar kualitas dan tidak merugikan konsumen, sehingga masyarakat dapat menerima layanan terbaik.
Dengan mengunjungi terminal BBM dan SPBU, kami dapat mengamati langsung mekanisme distribusi, termasuk pengawasan yang diterapkan," ujar Mufti dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (8/3/2025).
Dari hasil pengecekan, Mufti mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi transparansi dan pengawasan yang diterapkan oleh Pertamina Patra Niaga.
Ia berharap proses distribusi berjalan dengan baik, menjaga kualitas produk, dan menghindari adanya penyelewengan yang dapat merugikan konsumen.
"Berdasarkan hasil pengamatan kami, setiap tahapan distribusi yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga sudah memenuhi standar yang ketat, mulai dari proses di terminal BBM hingga di SPBU, yang dilengkapi dengan kontrol kualitas.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir lagi menggunakan BBM Pertamina," tambah Mufti.
Selain itu, untuk memastikan transparansi yang lebih besar, BPKN akan membentuk tim pencari fakta (TPF) yang terdiri dari lembaga independen guna mengeluarkan rekomendasi terkait kualitas BBM dan proses distribusinya.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan