KontraS Desak Pengungkapan Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Polri untuk mengungkap akt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) atas capaian kinerja pengelolaan pendapatan dan belanja daerah pada triwulan I tahun 2025.
Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah yang digelar secara virtual pada Kamis (8/5), Tito menyebut Sumut berhasil mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 30,65%. Angka ini menempatkan Sumut pada posisi keempat tertinggi di antara provinsi lain. Posisi pertama ditempati oleh Papua Tengah dengan 39,08%, disusul Kalimantan Barat (35,92%) dan Jawa Barat (32,94%).
"Jabar, Yogyakarta, Sumut, Banten itu belanja dan pendapatannya sangat bagus, ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, karena kalau kita cepat membelanjakan anggaran maka perputaran uang di daerah tersebut akan meningkat," ujar Tito.
Tak hanya pendapatan, Tito juga menyoroti keseimbangan antara pendapatan dan belanja Pemprov Sumut yang mencapai 20,64%, menempatkan Sumut di posisi ketiga secara nasional. Keseimbangan ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang tercatat sebesar 4,67% pada triwulan pertama tahun ini.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, yang hadir secara virtual, menyampaikan bahwa capaian ini tak lepas dari kepemimpinan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution yang konsisten mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan APBD.
"Pak Gubernur kita sangat concern terhadap anggaran. Beliau memeriksa secara detail, menghapus pembelian yang tidak terlalu dibutuhkan, serta memastikan APBD digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting," ungkap Surya dari Bandara Internasional Kualanamu.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Sumut juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional. Dari sektor industri pengolahan, kontribusi Sumut mencapai 4,10%, sedangkan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 10,18%.
"Ada empat lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni industri pengolahan, pertambangan, pertanian, dan perdagangan. Ini menunjukkan arah pertumbuhan ekonomi yang positif," ujar Amalia.
Rakor ini turut dihadiri secara virtual oleh seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, jajaran Ditjen Kemendagri, Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta jajaran kementerian terkait lainnya.*
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Polri untuk mengungkap akt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan pasokan komoditas pangan strategis atau sembako untuk perayaan Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah dalam kond
EKONOMI
MEDAN Seorang pria berinisial MF (41), yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan 19, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Senyum bahagia dan tawa ceria mengisi lantai 3 Ramayana Teladan, Medan, saat 400 anak yatim dan dhuafa memilih pakaian Lebaran imp
PEMERINTAHAN
MEDAN Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menyediakan layanan kese
NASIONAL
RANTAUPRAPAT Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut telah menetapkan Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas B
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sebagai bentuk kepedulian sosial dan pembentukan karakter, para siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Resimen Desaka Dhira Pra
NASIONAL
ASAHAN Peringatan Hari Jadi ke80 Kabupaten Asahan berlangsung khidmat dan penuh makna dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Asahan yang d
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, bersama Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota, Agus Salim, melakukan
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menganggap organisasi kepemudaan seperti Sapma Pemuda Pancasila (PP) sebagai mitra str
PEMERINTAHAN