JAKARTA — Polemik terkait status kepemilikan empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara menjadi sorotan tajam terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal koordinasi dan pengambilan keputusan strategis.
Kegaduhan dimulai setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang menetapkan empat pulau, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, sebagai wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
Kebijakan ini segera mendapat reaksi keras dari Pemerintah Aceh, DPR RI dapil Aceh, hingga masyarakat luas.
Baca Juga:
Protes berujung pada aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Aceh yang menolak pemindahan administratif empat pulau tersebut ke wilayah Sumut.
Kondisi memanas ini mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih penanganan isu.
Baca Juga:
Dari Moskow, Rusia, tempat ia tengah melakukan kunjungan kenegaraan, Prabowo memimpin rapat terbatas secara virtual pada Selasa (17/6), diikuti sejumlah tokoh dan pejabat negara, termasuk Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Hasil rapat memutuskan pengembalian status kepemilikan empat pulau tersebut kepada Provinsi Aceh.
"Kami mewakili pemerintah berharap putusan ini menjadi jalan keluar baik bagi kita semua. Ini adalah solusi untuk mengakhiri dinamika di tengah masyarakat," ujar Mensesneg Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Negara.
Sejumlah pakar menilai polemik ini mencerminkan lemahnya koordinasi dalam pemerintahan.
Muhammad Yoppy, peneliti dari Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD, menilai absennya koordinasi efektif antara kementerian dan presiden menyebabkan kebijakan yang tidak matang.
"Presiden seharusnya menegaskan kembali bahwa tidak ada visi dan misi menteri. Harus ada sistem komunikasi terpusat dan satu komando agar tidak terjadi perbedaan pernyataan dalam satu kabinet," tegas Yoppy.
Sementara itu, Cusdiawan, Direktur Eksekutif Center for Indonesian and Development Policy, menyoroti pola komunikasi pemerintah yang cenderung defensif dan minim keterlibatan pemda.
Ia menilai keputusan Kemendagri yang sentralistik tanpa dialog dengan masyarakat Aceh dan Pemprov setempat memperbesar potensi konflik horizontal.
"Pemerintah gagal membaca sensitivitas sosial dan sejarah. Jika dibiarkan, ini bisa menimbulkan krisis legitimasi yang meluas," ujar Cusdiawan.
Polemik ini diyakini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi sistem komunikasi politik dan pengambilan keputusan strategis pemerintahannya.
Para ahli mengingatkan bahwa tanpa perubahan, masalah serupa bisa berkembang menjadi konflik sosial dan bahkan krisis politik.
"Pengambilan kebijakan harus berbasis proses deliberatif, tidak elitis, dan tidak boleh mengabaikan dimensi sosial maupun ilmiah. Pemerintah harus lebih membuka ruang partisipasi, bukan menutupnya," pungkas Cusdiawan.*
(cn/a008)
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Resor (Polres) Sibolga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat deng
Pemerintahan
MEDAN Indonesia kembali mencetak sejarah di kancah olahraga dunia, khususnya dalam cabang lari lintas alam (trail run). Untuk pertama kalin
Olahraga
BATU BARA Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah berbasis digital dan mendekatkan layanan kepada masyarakat, Badan Pend
Pemerintahan
JAKARTA Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang vonis mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, di Pengadilan Tindak Pidana Korup
Hukum dan Kriminal
BLITAR Aksi spontan empat mahasiswa yang membentangkan poster kritik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berakhir dengan pengama
Politik
JAKARTA Meirizka Widjaja, ibu dari terpidana pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Penga
Hukum dan Kriminal
LAMPUNG Seorang wanita paruh baya berinisial SM (70) ditemukan meninggal dunia di kebun kopi Dusun Campang, Kampung Tiuh Balak II, Kecamata
Peristiwa
MEDAM Kota Medan kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah masuk dalam daftar 20 kota termacet di dunia versi TomTom Traffic Ind
Nasional
JAKARTA PT Pupuk Indonesia (Persero) resmi melakukan perombakan besar dalam jajaran direksi dan dewan komisaris perusahaan. Salah satu nama
Ekonomi
MEDAN Facebook secara resmi mengumumkan bahwa semua video yang diunggah ke platformnya akan otomatis dikategorikan sebagai Reels. Kebijak
Sains & Teknologi
