MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam memperkuat alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan publik.
Pernyataan ini disampaikan melalui Nota Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sumut terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPj) APBD 2024, yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Medan, Selasa (22/7/2025).
"Program pengentasan kemiskinan juga didorong melalui pendekatan lintas sektor dan berbasis pemberdayaan masyarakat," ujar Togap, menyampaikan pesan Gubernur Bobby.
Ia menjelaskan bahwa masukan dari anggota dewan menjadi bahan evaluasi penting dalam penguatan perencanaan dan penganggaran pembangunan, agar lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Pemprov Sumut juga tengah menerapkan sistem "Budgeting for Results", yaitu pendekatan penganggaran berbasis hasil.
Sistem ini bertujuan untuk mengukur dampak anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pengeluaran publik.
"Kami memperkuat integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis hasil, serta memperbaiki koordinasi internal agar tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas," tegas Sekdaprov.
Langkah ini diikuti dengan inovasi pelayanan publik, seperti pengembangan aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama (BBN-KB) secara non tunai, guna meningkatkan penerimaan daerah.
Terkait isu kemiskinan, Pemprov Sumut mengedepankan strategi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Program ini disiapkan agar implementasinya langsung menyasar kelompok rentan dan daerah tertinggal.
Setelah agenda nota jawaban gubernur, rapat paripurna berlanjut dengan penyampaian Ranperda usul inisiatif DPRD Sumut tentang Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, didampingi Wakil Ketua Sutarto, Ricky Anthony, dan Salman Alfarisi, serta dihadiri para anggota DPRD, pimpinan OPD, dan pejabat Pemprov lainnya.*
(smp/a008)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melayangkan surat kepada Kejaksaan Agung untuk menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Rep
Nasional
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menyoroti kondisi kekurangan tenaga dokter di sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Kota
Kesehatan
JAKARTA Sosok dermawan asal Jepang, Sasakawa Yohei, disebut berperan penting dalam proses pembebasan selebgram kontroversial Arnold Putr
Sosok
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) khusus awal menjabat P
Nasional
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, memberikan tanggapan terkait pemanggilan mantan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Se
Hukum dan Kriminal
0,0blobhttps//web.whatsapp.com/a642a3bb61e8488d97535a1259048b95BELU Satgas Yonif 741/GN Pos Fohululik menerima penyerahan dua pucu
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Seorang pemuda berinisial IRH (18), warga Desa Sipangko, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, diaman
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat secara resmi menyepakati kerangka kerja baru dalam pembahasan Perjanjian Perdagangan Ti
Ekonomi
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Pj Sekda Sumut) M Ahmad Ef
Hukum dan Kriminal