OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Wakil Presiden ke-13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin, menyerukan agar masyarakat tidak ragu mendukung program pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara Tasyakuran Milad ke-50 MUI yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025) malam.
Dalam sambutannya, Ma'ruf menegaskan bahwa mendukung program pemerintah yang benar dan bermanfaat bukan berarti menjadi "antek", melainkan bentuk partisipasi dalam membangun bangsa.
Ia pun mengajak MUI dan masyarakat luas untuk menjadi mitra yang jujur sekaligus kritis terhadap pemerintah.
"Kalau ada program pemerintah yang benar dan baik untuk rakyat, tidak usah takut dikatakan antek. Itu harus kita dukung semuanya," ujar Ma'ruf.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus dari Ma'ruf adalah program perumahan subsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menurutnya, program tersebut bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan juga sejalan dengan nilai-nilai keislaman, yakni sebagai bagian dari pelayanan umat (Khadimul Ummah).
"Perumahan rakyat itu program yang menguntungkan dan memudahkan masyarakat. Ini bukan hanya tugas negara, tapi juga bagian dari kewajiban agama," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ma'ruf mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap menerima kritik asalkan tidak nyinyir.
Ma'ruf menekankan bahwa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan publik, MUI harus mengedepankan pendekatan tausyiah, nasihat yang disampaikan dengan kasih sayang dan niat membangun.
"Kalau MUI memberi tausyiah, artinya kita mencintai pemerintah. Bukan sekadar kritik atau nyinyir, tapi memberi arahan dengan penuh tanggung jawab," katanya.
Ma'ruf mengingatkan bahwa dalam relasi antara masyarakat, khususnya lembaga keagamaan seperti MUI, dan pemerintah, terdapat dua peran penting, yaitu menguatkan yang baik, dan meluruskan yang keliru.
Kedua peran itu, kata dia, harus dijalankan secara seimbang dan bijaksana.
"Kita harus menjadi mitra yang jujur dan benar. Kalau programnya baik, kita bantu. Tapi kalau ada yang tidak tepat, kita luruskan dengan cara yang tepat pula," tutupnya.
Acara Tasyakuran Milad ke-50 MUI ini dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, ulama, dan perwakilan ormas Islam.
Momentum ini juga menjadi refleksi peran MUI sebagai jembatan antara pemerintah dan umat dalam memperkuat harmoni dan keadilan sosial.*
(km/a008)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL