
BPI Danantara Angkat Dua Profesional Asing untuk Perkuat Transformasi Garuda Indonesia
JAKARTA Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa penunjukan dua ekspatr
PolitikJAKARTA — Wakil Presiden ke-13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin, menyerukan agar masyarakat tidak ragu mendukung program pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara Tasyakuran Milad ke-50 MUI yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025) malam.
Dalam sambutannya, Ma'ruf menegaskan bahwa mendukung program pemerintah yang benar dan bermanfaat bukan berarti menjadi "antek", melainkan bentuk partisipasi dalam membangun bangsa.
Ia pun mengajak MUI dan masyarakat luas untuk menjadi mitra yang jujur sekaligus kritis terhadap pemerintah.
"Kalau ada program pemerintah yang benar dan baik untuk rakyat, tidak usah takut dikatakan antek. Itu harus kita dukung semuanya," ujar Ma'ruf.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus dari Ma'ruf adalah program perumahan subsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menurutnya, program tersebut bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan juga sejalan dengan nilai-nilai keislaman, yakni sebagai bagian dari pelayanan umat (Khadimul Ummah).
"Perumahan rakyat itu program yang menguntungkan dan memudahkan masyarakat. Ini bukan hanya tugas negara, tapi juga bagian dari kewajiban agama," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ma'ruf mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap menerima kritik asalkan tidak nyinyir.
Ma'ruf menekankan bahwa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan publik, MUI harus mengedepankan pendekatan tausyiah, nasihat yang disampaikan dengan kasih sayang dan niat membangun.
"Kalau MUI memberi tausyiah, artinya kita mencintai pemerintah. Bukan sekadar kritik atau nyinyir, tapi memberi arahan dengan penuh tanggung jawab," katanya.
Ma'ruf mengingatkan bahwa dalam relasi antara masyarakat, khususnya lembaga keagamaan seperti MUI, dan pemerintah, terdapat dua peran penting, yaitu menguatkan yang baik, dan meluruskan yang keliru.
Kedua peran itu, kata dia, harus dijalankan secara seimbang dan bijaksana.
"Kita harus menjadi mitra yang jujur dan benar. Kalau programnya baik, kita bantu. Tapi kalau ada yang tidak tepat, kita luruskan dengan cara yang tepat pula," tutupnya.
Acara Tasyakuran Milad ke-50 MUI ini dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, ulama, dan perwakilan ormas Islam.
Momentum ini juga menjadi refleksi peran MUI sebagai jembatan antara pemerintah dan umat dalam memperkuat harmoni dan keadilan sosial.*
(km/a008)
JAKARTA Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa penunjukan dua ekspatr
PolitikBEKASI Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, berhasil membuka lapangan pekerjaan b
EkonomiSIMALUNGUN Sebuah kecelakaan lalu lintas tragis menewaskan seorang ibu dan anaknya di Jalan Umum Km 14,515 yang menghubungkan Pematangs
PeristiwaYOGYAKARTA Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) memilih bungkam saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat JakartaBa
NasionalJAKARTA Para ilmuwan kembali memperingatkan potensi bencana alam besar yang mengintai kawasan barat Amerika Utara. adsenseZona Subduks
PeristiwaJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Um
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan pemblokiran anggaran yang dilakukan pada awal tahun
EkonomiJAKARTA Pemindahan aktor Ammar Zoni ke Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Cilacap, dari Lapas Cipinang, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025)
Hukum dan KriminalMEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menyatakan bahwa pelatihan vokasi yang digelar oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
EkonomiMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mengintensifkan upaya penyelesaian konflik agraria yang masih menjadi per
Pemerintahan