DPR Geram! Oknum Brimob Diduga Aniaya Siswa Madrasah hingga Tewas di Tual
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak penegakan hukum maksimal terhadap anggota Brimob yang diduga mengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara, Senin (8/9/2025).
Pelantikan ini menandai era baru dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang kini dipisahkan dari Kementerian Agama.
Dikenal dengan sapaan Gus Irfan, Menteri yang juga merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Ia aktif terlibat dalam penyelenggaraan haji 2025 sebagai pendamping dan pengawas, sekaligus mempersiapkan transisi pengelolaan ibadah haji yang mandiri pada 2026.
Gus Irfan bersama CEO Danantara Rosan Roeslani bahkan telah mengunjungi Arab Saudi untuk meninjau lahan seluas 80 hektare yang akan dijadikan Kampung Haji Indonesia, sebagai bagian dari upaya memperbaiki fasilitas dan layanan bagi jamaah Indonesia.
Lahir di Jombang pada 1963, Gus Irfan menempuh pendidikan sarjana dan magister di Universitas Brawijaya. Selain itu, ia aktif di dunia pesantren sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, pengasuh Pesantren Al-Farros, serta Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU (LPNU).
Kiprah politik Gus Irfan dimulai dengan bergabung di Partai Gerindra dan menjadi Juru Bicara Tim Prabowo-Sandiaga Uno pada 2018. Pada Pemilu 2024, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta penunjukan Gus Irfan sebagai menterinya merupakan langkah strategis Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah, mengingat Indonesia adalah negara dengan jamaah terbanyak di dunia.
Penunjukkan ini juga menandai berakhirnya peran Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji setelah 75 tahun, sebagai bagian dari reformasi tata kelola layanan haji yang lebih profesional dan terfokus.*
(at/j006)
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak penegakan hukum maksimal terhadap anggota Brimob yang diduga mengan
HUKUM DAN KRIMINAL
SUKABUMI Kematian NS, bocah 12 tahun asal Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, masih dalam penyelidikan. Dugaan
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC pada Jumat, 20 Febr
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi wacana dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo Subianto.Menurut Paloh, Nas
POLITIK
JAKARTA Menteri Luar Negeri (Sugiono) menyatakan belum ada keputusan terkait sosok anggota TNI yang akan menjabat sebagai Wakil Komandan
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Unit Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian terhadap petani dan mendukung program ketahanan pangan Presiden RI, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Sia
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengecam keras penangkapan imam
POLITIK
DENPASAR Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pangan Provinsi Bali turun langsung ke lapa
EKONOMI
SUKABUMI Kasus tragis menimpa seorang anak lakilaki di Kampung Leuwi Nanggung, Desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukab
HUKUM DAN KRIMINAL