SPPG DIY Tarik Surat Kerahasiaan KLB Program MBG di Sleman, Bupati Sleman: “Saya Tidak Pernah Diajak Bicara”

YOGYAKARTA - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akhirnya menarik kembali surat perjanjian yang menyebut penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjaga kerahasiaan apabila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti dugaan keracunan atau ketidaksesuaian paket makanan.

Surat yang belakangan viral tersebut disebut merupakan versi lama, dan kini sudah tidak berlaku lagi.

"Berkaitan dengan informasi MoU yang beredar tersebut adalah konsep MoU versi lama, sedangkan saat ini sudah ada yang baru," ujar Kepala Regional SPPG DIY, Gagat Widyatmoko, dalam keterangan resminya, Senin (22/9).

Baca Juga:

• KPU Blokir Akses Publik ke Ijazah dan 15 Dokumen Calon Presiden dan Wakil Presiden!

Gagat menegaskan bahwa SPPG sudah menginstruksikan kepada seluruh kepala satuan di lapangan untuk menarik surat lama dan mengganti dengan versi MoU yang baru, yang disebut lebih transparan dan menghargai hak-hak penerima manfaat.

"MoU terbaru diarahkan untuk kelancaran program dan juga memperhatikan hak Kelompok Penerima Manfaat agar terlindungi," tambahnya.

Isi Surat Lama Dinilai Tidak Etis

Surat yang menuai polemik itu berisi permintaan agar para penerima manfaat tidak menyebarluaskan informasi apabila terjadi KLB seperti:

Dugaan keracunan makanan

Ketidaklengkapan paket

Masalah serius lainnya

Semua ini harus dirahasiakan hingga pihak SPPG menemukan solusi terbaik.

Namun surat tersebut tidak mencantumkan pihak kedua secara jelas, dan seolah membatasi ruang evaluasi publik terhadap program MBG.

Bupati Sleman: "Saya Tidak Tahu Menahu"

Menanggapi polemik tersebut, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengaku tidak mengetahui keberadaan surat tersebut. Ia juga menyayangkan isi surat yang seolah membungkam partisipasi publik dalam proses evaluasi.

"Enggak ngerti saya. Enggak pernah tahu. Karena saya enggak pernah diajak bicara, betul," kata Harda saat dikonfirmasi pada Sabtu (20/9).

Lebih lanjut, Harda menyebut bahwa evaluasi seharusnya terbuka, bahkan sebaiknya datang langsung dari masyarakat tanpa intervensi.

"Menurut saya, kalau dari masyarakat itu jauh lebih baik. Karena murni. Tanpa tendensi apa pun. Kalau ada kelemahan, ya kita harus akui dan perbaiki," tegasnya.*

(kp/j006)