Yasonna Laoly Desak Sinergi Antara Natalius Pigai dan Yusril Ihza Mahendra dalam Penanganan Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA –Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly, mengajak Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, untuk duduk bersama dalam satu forum. Permintaan ini diungkapkan Yasonna sebagai respons terhadap pernyataan Yusril yang menyebut bahwa peristiwa kerusuhan 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Yasonna mengungkapkan kekhawatirannya akan adanya perbedaan pandangan yang dapat mengganggu keharmonisan dalam penanganan pelanggaran HAM di Indonesia. “Itu ada 13 peristiwa HAM berat. Jangan sampai ada pernyataan berbeda antara Pak Menko Hukum dan Pak Natalius. Saya harap mereka dapat berdiskusi dan mencapai kesepakatan,” ujarnya.

Pendekatan Non-Yudisial untuk Penyelesaian

Lebih lanjut, Yasonna mempertanyakan langkah-langkah yang akan diambil oleh Natalius Pigai dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui pendekatan non-yudisial. Dia mencontohkan pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM ketika menangani kasus Talangsari, di mana pihaknya memberikan bantuan pendidikan dan pemulihan hak kepada korban. “Apa pendekatan yang akan dilakukan oleh menteri dan timnya mengenai penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM ini?” tanya Yasonna.

Klarifikasi dari Yusril Ihza Mahendra

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra telah menyatakan di hadapan publik bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk insiden 1998. Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan, Yusril menekankan bahwa pelanggaran HAM berat seperti genosida dan pembersihan etnis tidak pernah terjadi selama dekade terakhir. “Saya mengikuti sidang di PBB dan tidak ada kasus pelanggaran HAM berat yang dibahas,” jelas Yusril.

Tanggapan dari Natalius Pigai

Menanggapi pernyataan Yasonna dan Yusril, Natalius Pigai mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mencari pendekatan yang realistis dan berkelanjutan dalam menangani pelanggaran HAM. “Kami berkomitmen untuk melihat pelanggaran HAM di masa lalu dengan serius dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak,” ungkapnya.

Permintaan Yasonna Laoly untuk menyatukan pandangan antara dua menteri kunci dalam masalah HAM menunjukkan pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah. Di tengah perdebatan mengenai klasifikasi pelanggaran HAM, harapan untuk menemukan solusi yang dapat menjembatani perbedaan pandangan dan mendukung pemulihan hak-hak korban diharapkan dapat terwujud. Upaya ini tidak hanya penting untuk keadilan bagi para korban, tetapi juga untuk membangun reputasi Indonesia di mata internasional terkait komitmen terhadap hak asasi manusia.

(N/014)