
Bupati Tapteng Perintahkan Cabut Sawit di Hutan Lindung Dolok Sigordang: Pelaku Terancam Pidana
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
Pemerintahan
JAKARTA –Hashim Djojohadikusumo resmi ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto untuk menangani isu iklim dan energi. Penunjukan ini bertujuan untuk memimpin delegasi Indonesia dalam Conference of The Parties (COP29) yang akan berlangsung di Baku, Azerbaijan, pada 11 hingga 22 November 2024.
Hashim,, yang juga dikenal sebagai pengusaha dan politisi, menjelaskan bahwa ia mendapatkan tugas tersebut karena Presiden Prabowo berhalangan hadir akibat kunjungan kenegaraan ke Brazil untuk menghadiri pertemuan G20, serta ke Peru untuk APEC Leaders Meeting. Dalam konferensi tersebut, Hashim akan memimpin delegasi yang terdiri dari 570 orang, termasuk perwakilan dari sektor swasta, pemerintah, dan LSM.
“Saya utusan khusus Presiden untuk iklim dan energi. Itu khusus untuk menghadiri dan mewakili beliau di Baku. Saya ketua delegasi. Semua yang hadir, baik dari swasta, pemerintah, maupun LSM, berkomitmen untuk isu-isu perubahan iklim,” ujar Hashim kepada wartawan di Gedung Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Baca Juga:
Hashim juga menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi iklim global saat ini dan menegaskan bahwa komitmen Indonesia dalam isu-isu iklim akan terus berlanjut. “Yang penting adalah komitmen Presiden baru untuk melanjutkan komitmen Presiden lama. Apa yang sudah disetujui dan dikomit oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo akan lanjutkan,” ujarnya.
Dalam agenda COP29, Hashim berencana untuk menyampaikan sejumlah program baru yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Ini termasuk inisiatif carbon capture, yang bertujuan menyerap karbon dioksida di dalam tanah, serta program reboisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Baca Juga:
Selain itu, Hashim juga akan membantah tuduhan terkait deforestasi yang sering dilontarkan terhadap Indonesia. “Pemerintah Indonesia tidak setuju jika kawasan Food Estate dianggap akan menghancurkan lingkungan hidup. Kita bisa bikin kawasan Food Estate tetapi juga menjaga lingkungan hidup,” tegasnya.
Dengan penunjukan ini, diharapkan Indonesia dapat berperan aktif dalam diskusi global mengenai perubahan iklim dan memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Hashim Djojohadikusumo diharapkan dapat membawa suara Indonesia dalam pertemuan penting ini, sekaligus menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap isu-isu lingkungan yang semakin mendesak.
(N/014)
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
PemerintahanBATU BARA Warga Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengeluhkan gangguan listrik yang sudah berlangsun
EkonomiJAKARTA TIMUR Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seora
PeristiwaMEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18 dari tiap desa di Kota Padangsidimpuan kembali d
Hukum dan KriminalPEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosa
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Pro
NasionalJAKARTA Setelah pengakuan emosional Farel Prayoga tentang ibu kandungnya yang selama 14 tahun tak pernah bersamanya, kini giliran ibu tiri
EntertainmentJAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permo
PemerintahanMALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Malang
PemerintahanMEDAN Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan jaminan kemudahan berinves
Pemerintahan