ASAHAN - Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si membuka rapat pembahasan terkait Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Asahan yang digelar di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu (17/06/2026).
Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, para camat, serta perwakilan perusahaan perkebunan BUMN maupun swasta.
Rapat tersebut membahas berbagai persoalan, perkembangan, serta data terkait pengelolaan lahan berstatus HGU di wilayah Kabupaten Asahan.Baca Juga:
Pemerintah daerah menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data dari seluruh pemegang izin guna memastikan pengelolaan lahan berjalan sesuai aturan.
Bupati Asahan menegaskan bahwa keberadaan HGU memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, sektor perkebunan yang dikelola melalui skema HGU berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta pendapatan daerah.
"Di satu sisi, HGU menjadi motor penggerak ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Namun pengelolaannya harus tetap berlandaskan keadilan, kepatuhan hukum, dan kelestarian lingkungan," ujar Taufik Zainal Abidin.
Ia juga menekankan agar perusahaan pemegang HGU menjalankan kewajiban, termasuk pembangunan kebun plasma minimal 20 persen untuk masyarakat sekitar sebagaimana diatur dalam regulasi perkebunan.
Selain itu, perusahaan diminta taat membayar pajak daerah sebagai kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati turut menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan agraria secara damai dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia mengingatkan agar seluruh pihak menghindari konflik terbuka serta mengedepankan musyawarah dalam setiap sengketa lahan.
Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah juga mendorong penerapan praktik usaha perkebunan yang ramah lingkungan, termasuk larangan pembukaan lahan dengan cara pembakaran.
Pemkab Asahan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) disebut akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap lahan HGU, terutama yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Di akhir arahannya, Bupati Asahan berharap perusahaan pemegang HGU dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang tepat sasaran agar manfaat keberadaan investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Pangihutan Manurung turut memaparkan teknis pemberian HGU serta kebijakan pertanahan yang berlaku, sebagai bagian dari upaya memperjelas tata kelola lahan di daerah tersebut.*
(ad)
JAKARTA Timnas Portugal memburu kemenangan pertama saat menghadapi Uzbekistan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di NRG Stadium, Ho
OLAHRAGA
MEDAN Sengketa informasi publik antara Perkumpulan Penjara dan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang berakhir dengan kesepakatan dalam pers
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahw
EKONOMI
DELI SERDANG Tawuran antargeng motor kembali memakan korban jiwa. Seorang remaja bernama Muharam Nasution (14) ditemukan tewas di dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
LABURA Desy Natalia Nainggolan (31), istri almarhum Luis David Hutabarat (32), mengungkapkan detikdetik dirinya menemukan jasad sang su
HUKUM DAN KRIMINAL
JENEWA Pemerintah Iran memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz kembali beroperasi normal dan terbuka sepenuhnya bagi kapalkapal daga
INTERNASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui praktik pungutan liar (pungli) masih banyak ditemukan di sejumlah kawasan wisata
PARIWISATA
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menegaskan bahwa kondisi keamanan dan kenyamanan investasi di Aceh tetap t
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, be
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menggagalkan peredaran vape yang mengandung etomidate di wilayah
HUKUM DAN KRIMINAL
