BITVONLINE.COM –Koordinator Divisi Kampanye Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Tibiko Zabar, mengonfirmasi bahwa akun Instagram resmi ICW telah terkena suspend atau diberhentikan sementara oleh pihak META pada Kamis malam, 29 Agustus 2024. Penangguhan tersebut mengundang perhatian karena dianggap terjadi pada saat yang bersamaan dengan aktivitas kampanye penting yang dilakukan ICW.
Jumat pagi, 30 Agustus 2024, Tibiko mengungkapkan bahwa pada pukul 23.14 WIB Kamis malam, ICW menerima notifikasi dari META yang menyatakan bahwa akun Instagram mereka telah dinonaktifkan sementara. Alasan yang diberikan adalah pelanggaran terhadap panduan atau aturan internal platform. Hingga pagi ini, pukul 11.00 WIB, ICW masih belum bisa mengakses akun Instagram mereka dan sedang menempuh upaya banding untuk memulihkan akses tersebut.
Dugaan Orkestrasi dan Pembungkaman Suara
Baca Juga:
Tibiko Zabar mencurigai adanya orkestrasi di balik penangguhan akun tersebut. “Kami menduga kuat bahwa ini adalah bagian dari orkestrasi untuk melaporkan akun ICW secara masif kepada META,” ungkap Tibiko. Dugaan ini berakar dari intensitas kampanye ICW yang menyuarakan isu-isu krusial dan kontroversial, termasuk aksi protes “#PeringatanDarurat”, “#KawalPutusanMK”, dan “#TolakDinastiJokowi”. Kampanye tersebut merupakan respons terhadap dugaan nepotisme dan politik hukum yang dianggap ugal-ugalan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
ICW juga baru-baru ini aktif dalam kegiatan rembug warga pasca-demonstrasi, yang bertujuan untuk membahas pentingnya konsolidasi gerakan warga. Forum ini menjadi salah satu wadah untuk mendiskusikan berbagai isu kritis yang dihadapi masyarakat, termasuk RUU Perampasan Aset yang dinilai lambat dibahas oleh DPR dan Presiden Jokowi.
Baca Juga:
Kritik Terhadap RUU dan Konten Terakhir ICW
Tibiko mencatat bahwa salah satu konten terakhir yang diunggah oleh ICW adalah terkait penolakan masyarakat adat di Poco Leok serta kritik terhadap RUU Perampasan Aset. “Konten kami mengenai RUU Perampasan Aset sangat ramai diperbincangkan karena kami mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi dan keterlambatan pembahasan oleh DPR,” jelas Tibiko. Konten tersebut mencakup poster ajakan rembug warga yang telah banyak direpost oleh public figure dan artis.
Menurut ICW, penangguhan akun Instagram mereka pada waktu yang bersamaan dengan kampanye kritis ini menunjukkan adanya upaya untuk membungkam suara publik yang kritis. Tibiko menegaskan bahwa tindakan ini patut dilihat sebagai bentuk pembungkaman terhadap opini publik yang menentang kebijakan pemerintah.
Respons ICW dan Upaya Banding
ICW saat ini sedang melakukan upaya banding terhadap keputusan META. Mereka berharap akses ke akun Instagram dapat segera dipulihkan agar mereka dapat melanjutkan kampanye dan informasi yang mereka anggap penting untuk masyarakat. Dalam menghadapi situasi ini, ICW mengajak publik untuk tetap waspada terhadap upaya-upaya yang dianggap sebagai pembungkaman terhadap suara kritis dan memastikan transparansi serta kebebasan berbicara tetap terjaga.
Dengan situasi ini, ICW dan koalisinya terus menegaskan komitmen mereka dalam memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam isu-isu publik.
(N/014)
MEDAN Kantor Cabang Utama (KCU) Bank BCA Jalan Diponegoro No. 15, Medan, Sumatera Utara, diduga melakukan tindakan tidak profesional den
Hukum dan Kriminal
ACEH TENGGARA Aksi pembunuhan berantai menggemparkan warga Desa Uning Sigurgur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, Provins
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menetapkan empat pulau yang selama ini menjadi sengketa antara Provinsi
Nasional
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, menegaskan bahwa program Keta tu Saba merupakan langkah strate
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Kuliah bukan sekadar memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang membuka peluang kerja lebih luas. Hal inilah yang men
Pendidikan
JAKARTA Penyidik Polda Metro Jaya terus mendalami laporan dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam rangka p
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Enam unit rumah dinas milik TNI di Perumahan Rindam I Bukit Barisan, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Siantar Sitalasar
Peristiwa
JAKARTA Polemik terkait status kepemilikan empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara menjadi sorotan tajam terhadap kinerja peme
Pemerintahan
MEDAN Komando Daerah Militer (Kodam) I/BB diminta berlaku adil dan tidak menyakiti rakyat, terutama terhadap warga mitra usahanya. Ini b
Hukum dan Kriminal
BLITAR Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengawali kunjungan kerjanya di Kota Blitar, Jawa Timur, dengan berziarah ke makam Presi
Pemerintahan
