KontraS Soroti Minim Transparansi, Ragu Peradilan Militer Ungkap Motif Penyiraman Air Keras
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan meragukan proses peradilan militer mampu mengungkap motif di balik kasus pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia menghadapi tantangan serius dalam proses pemungutan suara Pemilu 2024 di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Keputusan untuk menunda penghitungan suara dengan metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK) di Kuala Lumpur merupakan langkah yang diambil setelah ditemukannya sejumlah masalah yang mengganggu integritas pemilihan.
Menurut Hasyim, juru bicara KPU, penghitungan suara yang seharusnya dimulai pada tanggal 14-15 Februari 2024 di Kuala Lumpur tidak dapat dilakukan sesuai rencana. Hanya metode Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) yang dapat digunakan dalam tenggat waktu tersebut. Masalah-masalah yang muncul dalam proses pemungutan suara di Kuala Lumpur sejalan dengan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menunjukkan adanya kebutuhan untuk pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK.
Bawaslu telah mengungkapkan serangkaian masalah yang menghambat proses pemungutan suara di Malaysia. Salah satunya adalah adanya indikasi seseorang yang menguasai ribuan surat suara melalui pengiriman pos. Ini mengindikasikan adanya pelanggaran yang serius terhadap integritas pemilihan. Selain itu, Kotak Suara Keliling (KSK) juga menemui kendala, dimana banyak kantung-kantung KSK terletak jauh dari pemilih sehingga sulit dijangkau. Disayangkan, KSK juga dilaksanakan tanpa izin dari otoritas setempat, yang mengakibatkan pembubaran kegiatan tersebut.
Bagja, seorang pejabat terkait, menyoroti bahwa setiap KSK membawa 500 lembar surat suara meskipun jumlah pemilih di wilayah tersebut tidak mencapai 500. Rekomendasi dari Panwaslu Malaysia untuk tidak menghitung suara dari KSK yang tidak sesuai dengan prosedur tidak diindahkan, yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan pemilihan.
Keputusan KPU untuk menunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur merupakan langkah yang penting dalam memastikan integritas dan keabsahan hasil pemilihan. Dengan demikian, proses pemilihan dapat dilakukan kembali dengan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan, demi menjamin kepercayaan publik terhadap demokrasi dan institusi pemilihan.
(A/08)
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan meragukan proses peradilan militer mampu mengungkap motif di balik kasus pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar digital forensik Rismon Sianipar angkat bicara terkait laporan yang dilayangkan Wakil Presiden ke10 dan 12 RI Jusuf Kalla k
POLITIK
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) di kapal MV Gol
INTERNASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyaksikan langsung ajang Sprint Rally Sumut 2026 yang menjadi seri pembuka Kejuaraan Nasi
OLAHRAGA
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk lebih bangga terhadap budaya Indonesia dan tidak merasa rendah diri terhada
POLITIK
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa progres uji coba program biodiesel 50 persen (
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai digitalisasi dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat menjadi s
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono buka suara terkait namanya yang disebutsebut menguat sebagai calon Ketua Umum Ikatan Pencak Silat
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar aspek kesehatan mental menjadi bagian inti dalam kurikulum pendidikan nasional
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap perjalanan panjang pencak silat yang kini menjadi identitas bangsa dan semakin dikenal dun
SENI DAN BUDAYA