Mensos Gus Ipul Minta DPRD Sumut Awasi Sekolah Rakyat, Jadi Model Pengentasan Kemiskinan Terpadu

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta Komisi E DPRD Sumatra Utara dan jajaran Dinas Sosial Provinsi turut mengawasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang tersebar di sejumlah titik di wilayah Sumut.

Permintaan itu disampaikan saat menerima audiensi bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial RI, Kamis (18/9/2025).

"Di sana ada Sekolah Rakyat, mohon untuk diawasi, diperkuat, dan jadi model pengentasan kemiskinan yang terintegrasi," kata Gus Ipul.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Instruksikan Akselerasi Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang berada di bawah mandat langsung Presiden Prabowo Subianto.

Program ini dirancang sebagai miniatur sistem pengentasan kemiskinan yang tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga menyentuh aspek gizi, kesehatan, ekonomi keluarga, dan jaminan sosial.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menjelaskan bahwa hingga saat ini, terdapat enam titik Sekolah Rakyat di Sumatra Utara, yakni di:

- Sentra Kemensos (2 lokasi),

- UIN Sumut,

- Kota Tebing Tinggi,

- Kota Padang Sidempuan,

- Kota Medan,

- dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menurut Agus Jabo, pengawasan DPRD dan pemda sangat penting karena Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata dari pendekatan integratif pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

"Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri. Ia juga terintegrasi dengan program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, Koperasi Desa Merah Putih, program 3 juta rumah, dan seluruh siswa serta keluarganya menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)," jelas Agus.

Secara nasional, Kemensos telah mengoperasikan 100 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah.

Hingga akhir September 2025, jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 165 titik, dengan daya tampung 15.895 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan.

Sekolah ini diarahkan menjadi ruang belajar dan pembinaan yang komprehensif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, dengan harapan mampu memutus mata rantai kemiskinan lintas generasi.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Muhammad Subandi, menyampaikan persoalan jarak antara lokasi sekolah dan rumah siswa.

Hal ini menyulitkan orang tua untuk melakukan kunjungan karena keterbatasan biaya.

Wamen Sosial Agus Jabo pun menanggapi bahwa pihaknya telah menyiapkan tiga mekanisme untuk menjembatani komunikasi siswa dan orang tua:

1. Peran Wali Asrama dan Wali Asuh

Tenaga pendidik menjadi penghubung antara siswa dan orang tua, termasuk memfasilitasi komunikasi seperti panggilan video atau telepon.

2. Kunjungan Orang Tua ke Sekolah

Orang tua diperbolehkan datang ke sekolah pada hari libur.

"Silakan datang kapan saja, kata Pak Presiden. Tapi kita atur agar tidak mengganggu proses belajar," kata Agus.

3. Program Pelesir: Siswa Pulang Bertemu Keluarga

Sekolah akan menjadwalkan kegiatan kunjungan pulang siswa ke rumah secara berkala.

"Ada yang sebulan sekali, ada yang dua bulan sekali. Disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing," ujarnya.

Kemensos berharap kolaborasi dengan DPRD, Dinas Sosial, dan pemerintah daerah akan memperkuat pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai solusi jangka panjang untuk pengentasan kemiskinan.

"Ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi soal membuka harapan dan masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kami tidak bisa bekerja sendiri," pungkas Agus Jabo.*

(bs/a008)

Pemprov Sumut Luncurkan Program JASKOP: Harga Pangan Tetap Stabil, Petani Untung!

Tak Terima Dipanggil Polisi, Eks DPRD Pesawaran Aniaya Wartawan di Rumahnya

Ini Penjelasan Polda Sumut Soal OTT Satlantas Polrestabes Medan

Disentil Mendagri, Bobby Nasution Perintahkan Jajarannya: Makanya Jangan Korupsi!

UHC Sumut Tembus 98,6%, Warga Kini Bisa Berobat Gratis Hanya Pakai KTP

Forwakum Sumut vs Apdesi Percut Sei Tuan Berakhir Imbang 4-4, Laga Silaturahmi Penuh Sportivitas