
Korupsi Dana BOS Rp3 Miliar, Kepsek SMAN 16 Medan Resmi Ditahan Kejari Belawan
MEDAN Kepala Sekolah SMAN 16 Medan, Reny Agustina (RA), resmi ditahan oleh tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Ne
Hukum dan Kriminal
SULTENG -Morowali, Sulawesi Tengah, sekali lagi terguncang oleh insiden tragis di industri smelter. Ledakan tungku smelter feronikel di PT Indonesia Tsinghan Stainless Steel (ITSS) telah menelan korban jiwa dan mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengambil sikap tegas terhadap kecelakaan yang dapat dihindari ini.
Insiden Kamis malam yang mengakibatkan dua buruh terluka bukanlah yang pertama kali bagi PT ITSS. Sebelumnya, pada Desember 2023, ledakan serupa telah menelan korban jiwa, yang seharusnya menjadi pukulan keras bagi perusahaan untuk meningkatkan standar keselamatan.
Respons Menperin: Rekomendasi dan TeguranMenteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dengan tegas menyuarakan kekecewaannya terhadap kejadian ini. Tim inspeksi Kemenperin sebelumnya telah merekomendasikan perbaikan penting, namun perusahaan tampaknya belum sepenuhnya melaksanakannya. Kini, Agus Gumiwang menuntut PT ITSS untuk segera mengimplementasikan perbaikan esensial dalam proses operasional mereka.
Baca Juga:Langkah Konkret Kemenperin
Langkah-langkah yang diminta Kemenperin termasuk penyusunan peta risiko yang komprehensif, implementasi SOP dengan struktur tanggung jawab yang jelas, serta kalibrasi berkala terhadap peralatan kritis seperti alat ukur suhu dan arus listrik. Selain itu, Kemenperin juga berkoordinasi dengan manajemen PT IMIP, pemilik area industri, untuk memastikan bahwa regulasi keselamatan dan kesehatan kerja ditegakkan dengan ketat.
Panggilan untuk Budaya KeselamatanAgus Gumiwang menegaskan pentingnya budaya keselamatan kerja yang harus menjadi bagian integral dari setiap individu dan perusahaan. Kecelakaan yang terjadi seharusnya dapat dihindari, dan lingkungan kerja yang aman harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas industri.
Baca Juga:Implikasi Lebih Luas: Implementasi K2 di Seluruh Sektor Industri
Peristiwa ini juga menggarisbawahi urgensi dari implementasi keamanan dan keselamatan (K2) yang kuat di semua sektor industri di Indonesia. Kemenperin mengajak semua pihak terkait untuk menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prioritas utama, bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral.
KesimpulanDengan kasus ini, Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan standar keselamatan industri. Kritik tajam dari Kemenperin bukan sekadar teguran, tetapi juga panggilan untuk perubahan yang mendalam dalam budaya kerja dan praktik operasional perusahaan.
MEDAN Kepala Sekolah SMAN 16 Medan, Reny Agustina (RA), resmi ditahan oleh tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Ne
Hukum dan KriminalDENPASAR Hujan deras yang mengguyur wilayah Denpasar tak menyurutkan semangat jajaran Polda Bali untuk tetap melaksanakan Upacara Pering
NasionalJAKARTA Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi melantik Mayor Jenderal TNI Amrin Ibrahim sebagai Pan
NasionalSURABAYA Gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, menjadi sorotan usai menolak bersalaman dengan para pemain Lebanon setelah laga persahab
OlahragaTABANAN Dalam upaya menjaga kelancaran dan keamanan kegiatan adat di wilayah binaannya, Babinsa Desa Kelating, Sertu Sang Ketut Badung d
Seni dan BudayaGIANYAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, melakukan kunjungan kerja ke sentra
Seni dan BudayaMIMIKA Upaya evakuasi terhadap tujuh karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang terjebak akibat longsor di area tambang bawah tanah Gras
PeristiwaJAKARTA Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Kementerian Keuangan kepada
NasionalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Analis Senior Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Hukum dan KriminalJAKARTA Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar segera turun tangan meny
Hukum dan Kriminal