
Ramai Wajib Tunjukkan STNK Saat Isi Pertalite, Ini Kata Pertamina
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga akhirnya angkat bicara terkait viralnya unggahan di media sosial X yang menampilkan salah satu SPBU Per
Ekonomi"Pengerjaan fisik sub drainase jalan TB Simatupang sudah selesai dikerjakan sejak dua hari lalu. Saat ini sub drainase tersebut sudah mulai berfungsi," ujar Gibson dalam pernyataannya pada 13 November 2024 lalu.
Sub drainase tersebut dibangun untuk mengatasi banjir dan genangan air yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
Pemerintah Kota Medan diminta untuk segera menangani kerusakan ini secara serius agar tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian lebih lanjut.
(tb/a)
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga akhirnya angkat bicara terkait viralnya unggahan di media sosial X yang menampilkan salah satu SPBU Per
EkonomiJAKARTA, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perindustrian menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama strategis pengembangan
PemerintahanDELI SERDANG Warga Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dihebohkan dengan penemuan jejak kaki yang diduga mili
PeristiwaTANGGAMUS, Sebanyak sembilan rumah semi permanen di Kabupaten Tanggamus rusak parah setelah wilayah itu diguncang gempa berkekuatan magn
PeristiwaOlehJannus TH Siahaan.adsenseBEBERAPA bulan terakhir, publik Indonesia dikejutkan oleh serangkaian kasus keracunan makanan yang terjadi d
OpiniLEBAK, Daftar tunggu ibadah haji di Kabupaten Lebak, Banten, kini mencapai angka yang mengagetkan. adsenseCalon jamaah harus menunggu
AgamaJAKARTA, Nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh Rp 16.750 per dollar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (26/9/2025). adsenseLevel in
EkonomiBATAM, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Azhar Simanjuntak, menegaskan pihaknya akan memastikan seluruh sumber daya manusia (SDM) yan
PemerintahanMEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan aset milik PTPN
Hukum dan KriminalJAKARTA, Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Politik