Tujuh Daerah di Sumut Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, BPBD: Pencegahan Terus Diperkuat

MEDAN – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Utara kian nyata.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut menyampaikan bahwa tujuh kabupaten telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla.

Penetapan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang diprediksi masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

"Ada tujuh kabupaten yang menetapkan status siaga darurat," ujar Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati, di Medan, Senin (21/7/2025).

Tujuh daerah tersebut yakni:

- Kabupaten Toba

- Kabupaten Samosir

- Kabupaten Simalungun

- Kabupaten Humbang Hasundutan

- Kabupaten Karo

- Kabupaten Dairi (masih dalam proses SK)

- Kabupaten Tapanuli Utara (masih dalam proses SK)

Yuyun, sapaan akrab Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa meskipun dua daerah masih dalam proses penerbitan dokumen surat keputusan (SK), seluruh wilayah tersebut telah menetapkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla yang meluas.

Berdasarkan data BPBD Sumut:

- Kabupaten Toba: 1 Mei – 30 September 2025

- Kabupaten Samosir: 16 Juli – 30 September 2025

- Kabupaten Humbang Hasundutan: 18 Juli – 31 Agustus 2025

- Kabupaten Simalungun, Karo, Dairi, dan Tapanuli Utara: penetapan pada pertengahan Juli dan masih berjalan

"Semuanya status siaga darurat. Upaya pencegahan dan penanganan karhutla kita perkuat, baik melalui patroli, sosialisasi, maupun koordinasi lintas sektor," tegasnya.

80 Kasus Karhutla Sepanjang 2025

Lebih lanjut, BPBD Sumut mencatat telah terjadi 80 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Utara selama periode Januari hingga 13 Juli 2025.

Peristiwa tersebut tersebar di 21 kabupaten/kota, dengan total lahan terdampak seluas 1.804,95 hektare.

"Data kami menunjukkan bahwa intensitas kebakaran meningkat seiring musim kemarau. Karena itu, status siaga darurat ini penting untuk mempercepat respons serta memudahkan mobilisasi sumber daya," terang Yuyun.

BPBD Sumut terus mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan.

Edukasi kepada warga terkait larangan pembakaran lahan juga menjadi fokus utama.

"Langkah pencegahan dini jauh lebih efektif ketimbang penanganan pascakebakaran. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen untuk saling bersinergi," tutup Yuyun.*

(at/a008)