HMI Cabang Medan Gelar Aksi Damai, Tuntut Wali Kota Selesaikan Sejumlah Persoalan Kota

MEDAN – Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Wali Kota Medan dan Gedung DPRD Kota Medan, Rabu (3/9/2025).

Mereka menyuarakan tujuh tuntutan terhadap Pemerintah Kota Medan, mulai dari persoalan proyek mangkrak, pengangguran, hingga dugaan maraknya tempat hiburan malam ilegal.

Dalam aksinya, para mahasiswa mengenakan atribut hijau hitam khas HMI. Aksi dimulai dari Kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, namun Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, tidak hadir untuk menemui massa.

Baca Juga:

• Viral Anggota BAIS Disebut Provokator oleh Brimob Saat Demo, Ini Penjelasan Resmi TNI
• Wagub Sumut Lantik Pengurus Baru Fahmi Ummi, Harap Sinergi Bangun Daerah Makin Kuat

Orator aksi, Asli Muda, menyuarakan kekecewaannya atas berbagai persoalan yang dinilai luput dari perhatian pemerintah.

"Kami meminta Wali Kota Rico Waas mendengar langsung aspirasi rakyatnya. Jangan hanya tampil di media sosial dengan pencitraan baik-baik saja, sementara di lapangan persoalan masih menumpuk," kata Asli Muda lantang.

Baca Juga:

• Unjuk Rasa Mahasiswa UIN Padangsidimpuan Berakhir dengan Penyumpahan Ketua DPRD Pakai Al-Qur'an
• Cesen Eks JKT48 Bela Marshel Widianto dari Tuduhan Jadi Buzzer Bayaran Rp150 Juta: “Saya Berani Verifikasi ke Bank!”

Kabid PTKP HMI Cabang Medan, Farhan Abror, menyampaikan secara rinci tujuh tuntutan utama massa terhadap Pemerintah Kota Medan:

1. Penutupan Tempat Hiburan Malam Ilegal

HMI menuntut Pemko Medan menindak tegas tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin usaha maupun izin edar minuman beralkohol, serta menindak tempat-tempat yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba dan praktik maksiat.

2. Keterbukaan Lapangan Kerja dan Prioritas Putra Daerah

Massa mendesak penciptaan lapangan kerja yang adil dan transparan, dengan prioritas kepada tenaga kerja lokal. HMI juga meminta laporan triwulan terkait jumlah pekerjaan baru.

3. Penertiban Parkir dan Pungli

Pemerintah diminta mengatasi praktik pungutan liar dalam sistem parkir dan menyelesaikan permasalahan tata kelola parkir yang meresahkan masyarakat.

Viral Anggota BAIS Disebut Provokator oleh Brimob Saat Demo, Ini Penjelasan Resmi TNI

Wagub Sumut Lantik Pengurus Baru Fahmi Ummi, Harap Sinergi Bangun Daerah Makin Kuat

Unjuk Rasa Mahasiswa UIN Padangsidimpuan Berakhir dengan Penyumpahan Ketua DPRD Pakai Al-Qur'an

Cesen Eks JKT48 Bela Marshel Widianto dari Tuduhan Jadi Buzzer Bayaran Rp150 Juta: “Saya Berani Verifikasi ke Bank!”

Wagub Sumut Ajak Fahmi Ummi Bersinergi Bangun Daerah: Perempuan Punya Peran Strategis

UNAR Gandeng BNN Tapsel di Hari Ketiga PKKMB, Wujudkan Kampus Bersih dari Narkoba