HMI Cabang Medan Gelar Aksi Damai, Tuntut Wali Kota Selesaikan Sejumlah Persoalan Kota

MEDAN – Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Wali Kota Medan dan Gedung DPRD Kota Medan, Rabu (3/9/2025).

Mereka menyuarakan tujuh tuntutan terhadap Pemerintah Kota Medan, mulai dari persoalan proyek mangkrak, pengangguran, hingga dugaan maraknya tempat hiburan malam ilegal.

Dalam aksinya, para mahasiswa mengenakan atribut hijau hitam khas HMI. Aksi dimulai dari Kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, namun Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, tidak hadir untuk menemui massa.

Orator aksi, Asli Muda, menyuarakan kekecewaannya atas berbagai persoalan yang dinilai luput dari perhatian pemerintah.

"Kami meminta Wali Kota Rico Waas mendengar langsung aspirasi rakyatnya. Jangan hanya tampil di media sosial dengan pencitraan baik-baik saja, sementara di lapangan persoalan masih menumpuk," kata Asli Muda lantang.

Kabid PTKP HMI Cabang Medan, Farhan Abror, menyampaikan secara rinci tujuh tuntutan utama massa terhadap Pemerintah Kota Medan:

1. Penutupan Tempat Hiburan Malam Ilegal

HMI menuntut Pemko Medan menindak tegas tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin usaha maupun izin edar minuman beralkohol, serta menindak tempat-tempat yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba dan praktik maksiat.

2. Keterbukaan Lapangan Kerja dan Prioritas Putra Daerah

Massa mendesak penciptaan lapangan kerja yang adil dan transparan, dengan prioritas kepada tenaga kerja lokal. HMI juga meminta laporan triwulan terkait jumlah pekerjaan baru.

3. Penertiban Parkir dan Pungli

Pemerintah diminta mengatasi praktik pungutan liar dalam sistem parkir dan menyelesaikan permasalahan tata kelola parkir yang meresahkan masyarakat.

4. Penyelesaian Proyek Mangkrak

Mahasiswa mendesak kejelasan terhadap proyek-proyek yang mangkrak, seperti Gedung UMKM di depan USU, Stadion Teladan, Lapangan Merdeka, Islamic Center, dan Kebun Bunga.

"Kami minta timeline reaktivasi proyek-proyek tersebut agar masyarakat tahu ke mana arah anggaran publik dialokasikan," ujar Farhan.

5. Perjuangan Kesejahteraan Guru Honorer

Pemerintah diminta memberikan status kerja yang lebih jelas serta meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik honorer di Kota Medan.

6. Fasilitas untuk Pemuda dan Ruang Kreatif

HMI meminta Pemko menyediakan ruang dan fasilitas pembinaan generasi muda, termasuk pusat kreativitas dan pengembangan bakat.

7. Penanggulangan Banjir dan Korupsi Lingkungan

Isu lingkungan juga menjadi sorotan, dengan tuntutan penyelesaian persoalan banjir serta pengawasan terhadap proyek yang berpotensi sarat korupsi.

Setelah orasi di Kantor Wali Kota, massa melanjutkan aksi ke Gedung DPRD Medan.

Di sana, sejumlah anggota dewan, seperti Rajudin Sagala, Hadi Suhendra, dan Zulkarnaen, menemui dan menerima aspirasi mahasiswa.

"Apa yang kalian sampaikan akan kami perjuangkan. Kami pun berasal dari kalangan pejuang dan aktivis. Terima kasih sudah menyampaikan aspirasi dengan damai dan intelektual," ucap Rajudin Sagala.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan damai, dikawal oleh ratusan personel kepolisian, Satpol PP, serta petugas pengamanan internal DPRD Medan.*

(tm/a008)