JAKARTA -Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengapresiasi surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, surat tersebut telah diterima oleh DPR dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur konstitusional.
"Surat dari forum purnawirawan TNI tentu patut diapresiasi karena bentuk perhatian dan tanggung jawab para senior bangsa yang telah berbuat dan mengabdi kepada bangsa dan negara," ujar Andreas saat dikonfirmasi pada Selasa (4/6/2025).
Baca Juga:
Lebih lanjut, Andreas yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi XIII DPR menjelaskan bahwa surat tersebut nantinya akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR. Jika memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 7A dan 7B, maka proses pemakzulan bisa dimulai.
"Bahwa surat tersebut sebagaimana prosedurnya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 7 akan dibacakan di Paripurna DPR," katanya.
Baca Juga:
Andreas menjelaskan, proses pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna mensyaratkan kehadiran dua pertiga anggota DPR. Selain itu, keputusan untuk melanjutkan pemakzulan juga harus disetujui oleh dua pertiga dari anggota yang hadir.
"Apabila dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 yang hadir, maka tahapan proses pemakzulan sesuai UUD 1945 dimulai," jelasnya.
Selanjutnya, jika disetujui, DPR akan mengirimkan surat tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji apakah Wakil Presiden Gibran terbukti melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran berat lainnya sesuai konstitusi.
Namun, Andreas menekankan bahwa jika syarat kehadiran dan persetujuan tidak terpenuhi di Paripurna, maka proses pemakzulan tidak dapat dilanjutkan.*
(gn/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal