JAKARTA– Forum Purnawirawan TNI secara tegas mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera menindaklanjuti surat usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut dikirimkan ke DPR, DPD, dan MPR RI sejak awal Juni 2025.
Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (2/7/2025), mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi menyampaikan bahwa Gibran telah memenuhi unsur pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.
"Dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan, dalam bahasa Undang-Undang disebut perbuatan tercela. Bahkan diduga melakukan korupsi, meskipun belum terbukti secara hukum. Tapi semua informasi yang beredar sangat kuat," ujar Fachrul.
Baca Juga:
Menurutnya, Wapres Gibran juga tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden karena dianggap kurang mumpuni secara kapabilitas dan akademik.
Fachrul menambahkan, "Kasihan bangsa ini, nanti bisa jadi bahan tertawaan dunia internasional. Dipimpin oleh seseorang yang bahkan mengaku tidak punya budaya baca. Ini harus menjadi perhatian serius."
Baca Juga:
Konferensi pers ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh purnawirawan TNI lainnya, antara lain eks KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, eks Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, serta tokoh sipil seperti budayawan Erros Djarot, ekonom Said Didu, dan pakar hukum tata negara Refly Harun.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima surat resmi tersebut. "Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya. Banyak surat yang menumpuk," kata Puan (1/7/2025).
Ia menegaskan bahwa DPR RI akan memproses setiap surat masuk sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. "Kalau sudah diterima, tentu akan dibaca dan diproses sesuai mekanismenya," tutup Puan.*
(gn/j006)
LANGKAT Seorang personel Unit Reskrim Polsek Padang Tualang, Polres Langkat, Aipda Sahata Panjaitan mengalami luka serius setelah berupa
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS UTARA Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Selatan berhasil mengamankan seorang pria terduga pengedar narkotika jenis sab
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar dalam kurun waktu 2023 hingga 2024 un
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp22,11 triliun untuk tahun anggaran 2026. U
Pertanian Agribisnis
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengakui bahwa harga beras di wilayahnya telah melampaui batas Harga Eceran Ter
Ekonomi
MEDAN Harga cabai merah di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terpantau mengalami kenaikan signifikan pada awal pekan i
Ekonomi
PASURUAN Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memastikan bahwa seluruh Sekolah Rakyat (SR) di wilayahnya siap beroperasi mulai
Pendidikan
BANDA ACEH Puluhan massa yang tergabung dalam gerakan Rakyat Aceh Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Se
Pemerintahan
MEDAN Sebuah ruko kosong di Jalan Karya Jaya, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, digeruduk warga setelah dik
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sosok Nikson Nababan dinilai sangat mumpuni untuk memimpin DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) selama lima tahun ke depan. Dengan lata
Politik