Istana Bicara Soal Surat Pemakzulan Wapres Gibran: Tanya DPR, Kita Gak Tahu

JAKARTA – Istana Kepresidenan akhirnya angkat suara mengenai surat permohonan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan TNI pada akhir Mei lalu, namun hingga kini tak kunjung mendapat respons di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Rabu (9/7/2025), menegaskan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam proses pemakzulan tersebut.

Menurutnya, seluruh dinamika politik terkait permohonan pemakzulan Gibran sepenuhnya berada di tangan DPR.

Baca Juga:

• Ibu Berjilbab Pink Simbol Gerakan 17+8 Ternyata Berkebutuhan Khusus, Ini Klarifikasi dari Keluarga
• PKS Banda Aceh Gelar Musda ke VI dan Pelantikan Pengurus Baru Periode 2025-2030

"Tanya ke DPR itu, kita gak tahu," ujar Prasetyo dengan tegas, saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia menyatakan bahwa sikap pemerintah adalah menghormati proses yang ada di legislatif, termasuk dalam hal ini terhadap surat yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Baca Juga:

• DPD PKS Aceh Tengah Gelar Coffee Morning Bersama Insan Pers, Tegaskan Fokus Pelayanan Publik dan Profesionalisme Politik
• Gubernur Pramono Anung Respons Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Rp70 Juta

Meskipun surat permohonan pemakzulan terhadap Gibran sudah dikirim beberapa bulan lalu, hingga kini DPR belum memberikan respons.

Para pimpinan DPR sempat mengklaim adanya kendala administratif karena surat tersebut masih berada di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

Namun, meskipun sudah beberapa kali digelar sidang paripurna, surat yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut belum juga dibacakan dalam sidang.

"Sudah tahu lah jawabannya," tambah Prasetyo saat ditanya mengenai alasan DPR tidak segera menanggapi permohonan tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa pimpinan DPR akan memproses surat tersebut sebagai sebuah aspirasi masyarakat.

Namun, menurut Dasco, pimpinan legislatif harus bersikap hati-hati dan bijak, terutama dalam memastikan siapa yang sebenarnya mengajukan permohonan pemakzulan tersebut, mengingat forum yang mengatasnamakan purnawirawan TNI itu masih dipertanyakan keabsahannya.

"Sebelum memutuskan sesuatu, kami perlu memastikan bahwa kelompok yang mengatasnamakan forum purnawirawan anggota TNI ini sah dan memiliki landasan yang jelas," ujar Dasco.

Ibu Berjilbab Pink Simbol Gerakan 17+8 Ternyata Berkebutuhan Khusus, Ini Klarifikasi dari Keluarga

PKS Banda Aceh Gelar Musda ke VI dan Pelantikan Pengurus Baru Periode 2025-2030

DPD PKS Aceh Tengah Gelar Coffee Morning Bersama Insan Pers, Tegaskan Fokus Pelayanan Publik dan Profesionalisme Politik

Gubernur Pramono Anung Respons Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Rp70 Juta

Rieke Diah Pitaloka Minta Evaluasi Gaji dan Tunjangan Seluruh Lembaga Negara: Mumpung Presidennya Tegas

Mendikdasmen Terbitkan Edaran Resmi untuk Cegah Pelajar Ikut Demo