JAKARTA -Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas wajib pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan, tetapi apakah NPWP akan otomatis dinonaktifkan jika wajib pajak tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)? Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan tegas terkait hal tersebut.
Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tidak akan otomatis kehilangan status aktif NPWP mereka.
"Dengan ditetapkannya status NPWP sebagai non-efektif, maka wajib pajak tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan. Namun, ini bukan berarti NPWP menjadi non-efektif hanya karena wajib pajak tidak melapor SPT," jelas Dwi.
Untuk mengubah status NPWP menjadi non-aktif, DJP menegaskan bahwa wajib pajak harus memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Kapan NPWP Bisa Dinonaktifkan?
Dwi menjelaskan beberapa kondisi yang memungkinkan NPWP dinonaktifkan, antara lain jika wajib pajak tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, bertempat tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun, atau tidak menyampaikan SPT selama dua tahun berturut-turut.
Bagi wajib pajak yang ingin menonaktifkan NPWP, prosedurnya dapat dilakukan secara online melalui layanan Kring Pajak di 1500200 atau melalui live chat di laman pajak.go.id, atau dengan permohonan tertulis kepada kantor pelayanan pajak (KPP).
Batas Waktu Pelaporan SPT 2025
Wajib pajak pribadi diharuskan melapor SPT Tahunan paling lambat pada Senin, 31 Maret 2025.
Sedangkan untuk pelaporan SPT badan usaha, batas waktu pelaporan adalah Rabu, 30 April 2025.
(km/a)
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengisi waktu ngabuburit dengan pertemuan bersama Utusan Khusus Presiden (
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya peran olahraga kemasyarakatan dalam membangun masyarakat yang seh
OLAHRAGA
JAKARTA Keriuhan dini hari di kelab malam Whiterabbit, kawasan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, berubah menjadi ketegangan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) memprediksi bahwa Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah berpotensi jatuh p
AGAMA
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar kini kembali menjadi sorotan publik setelah berbalik sikap dalam polemik mengenai ijazah P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengklarifikasi mengenai pengadaan kendaraan dinas yang tercatat dalam anggaran Pemkot Medan sebesar R
PEMERINTAHAN
ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., melakukan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku produsen yang menjual kebutu
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
