Batu Bara – Kekecewaan warga Desa Benteng, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara terhadap Kepala Desa (Kades) Benteng kembali memuncak. Minimnya transparansi anggaran desa menjadi alasan utama warga menggelar aksi demonstrasi kedua, yang berlangsung di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Batu Bara pada Kamis dini hari (16/1/2025).
Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang dilakukan pada Selasa (17/12/2024) di kantor Desa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Massa yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Benteng menyuarakan tuntutan tegas agar transparansi pengelolaan anggaran desa segera diwujudkan.
Ketua aksi, Sahri Fauzi, mengungkapkan kekecewaan masyarakat karena Kades Benteng tidak merespons tuntutan mereka terkait keterbukaan penggunaan dana desa. “Kami menduga adanya mega korupsi dalam pengelolaan anggaran Desa Benteng, mulai dari tahun 2021 hingga 2024,” ujar Sahri.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pihak Kejari Batu Bara untuk memeriksa anggaran Desa Benteng secara menyeluruh dan segera menangkap Kades jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Berikut adalah poin-poin tuntutan massa:
1. Kades Benteng diminta mundur dari jabatan karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
2. Aparat penegak hukum diminta segera memeriksa dan memproses hukum Kades Benteng jika terbukti bersalah.
3. Mendesak Polres Batu Bara memanggil dan melakukan penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran.
4. Meminta Kejari Batu Bara melakukan audit khusus terhadap anggaran Desa Benteng.
5. Mendesak Inspektorat Batu Bara segera memeriksa Kades Benteng.
6. Meminta Dinas PMD lebih mengawasi penyaluran dan penggunaan dana desa.
7. Meminta PJ Bupati Batu Bara mencopot Kades Benteng dari jabatannya karena dianggap tidak kompeten.
Disela sela aksi demo ketua aksi memberikan cendra mata kepada Kajari Kabupaten Batu Bara berupa rapot hitam untuk Kades Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara Sumatra Utara.
Aksi ini menjadi bukti kuat bahwa masyarakat menginginkan pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kepala Desa Benteng maupun instansi terkait.red
ACEH Panitia Khusus (Pansus) mineral batubara serta minyak dan gas DPR Aceh mengungkap fakta mengejutkan terkait praktik penyetoran uang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus pembobolan rekening dormant (t
Hukum dan Kriminal
JAKARTA SELATAN Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan artis Nikita Mirzani kemb
Entertainment
JAKARTA Wakil Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengungkapkan bahwa menu ikan hiu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bera
Peristiwa
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya anakanak penerima manfaat program
Pemerintahan
TABANAN Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan empat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) b
Pemerintahan
PESAWARAN Sejumlah warga di Kabupaten Pesawaran menyuarakan kekecewaan terhadap pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kese
Kesehatan
BANDAR LAMPUNG Satuan Brimob Polda Lampung diterjunkan untuk memperkuat pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar oleh Pusat Perjuangan Ra
Peristiwa
MEDAN Rektor Universitas AlAzhar Medan Dr. Ir. Mawardi, mengingatkan seluruh sarjana lulusan perguruan tinggi itu untuk siap menghadapi t
Pendidikan
BANDAR LAMPUNG Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melakukan penggeledahan di rumah pribadi mantan Bupati Pesaw
Hukum dan Kriminal
