
Ketua TP PKK Karo Supervisi Lomba Desa Percontohan di Kubu Colia dan Rumamis
KARO Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karo, Roswitha Antonius Ginting, melakukan supervisi dan monitoring Lomba Desa Percontohan Pelaks
Pemerintahan
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menanggapi perbedaan tujuan antara pemagaran laut yang dilakukan di Bekasi, Jawa Barat, dan di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Menurutnya, pemagaran di Bekasi bertujuan untuk konservasi mangrove dan pengendalian abrasi, sementara pemagaran di Tangerang dinilai lebih sebagai persoalan serius yang berpotensi membatasi akses nelayan.
“Pemagaran di Bekasi jelas bertujuan untuk konservasi mangrove dan pengendalian abrasi,” ujar Johan Rosihan kepada wartawan, Selasa (14/1/2025). Ia menambahkan bahwa pagar bambu yang dipasang di perairan Bekasi memiliki tujuan yang jelas untuk mendukung ekosistem pesisir, berbeda dengan pemagaran di Tangerang yang menurutnya tidak mendukung ekosistem.
Johan mengingatkan bahwa membandingkan kedua pemagaran laut tersebut adalah hal yang keliru dan bisa menyesatkan publik. Ia menilai, membandingkan pagar laut di Bekasi dengan yang ada di Tangerang hanya akan mengalihkan perhatian dari isu pagar misterius yang muncul di Tangerang Utara.
“Menyamakan keduanya adalah tindakan menyesatkan dan salah satu upaya membiaskan isu pagar laut misterius di Tangerang Utara,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah menanggapi kontroversi pagar laut ini dengan mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah pihak yang paling berwenang untuk menyelesaikan persoalan terkait pemagaran laut di sekitar Tangerang dan Bekasi.
“Jika pagar laut memang bukan tugas kita, kami tidak ingin melangkahi kewenangan kementerian dan instansi lain terkait persoalan ini,” ungkap Irvansyah di sela-sela upacara HUT Ke-19 Bakamla RI di Tugu Proklamasi Jakarta pada Selasa (14/1/2025).
Irvansyah menegaskan bahwa tugas Bakamla adalah menjaga perairan, sementara masalah pemagaran laut harus diselesaikan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut, yaitu KKP. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada koordinasi terkait masalah ini antara Bakamla dan KKP. Meski begitu, Irvansyah yakin KKP mampu menyelesaikan masalah pagar laut tersebut dengan mudah tanpa perlu memperpanjang kontroversi.
(CHRISTIE)
KARO Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karo, Roswitha Antonius Ginting, melakukan supervisi dan monitoring Lomba Desa Percontohan Pelaks
PemerintahanKABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, bersama Wakil Bupati Komando Tarigan, SP, membuka Rap
PemerintahanSUMATERA UTARA Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karo, Ny. Roswitha Antonius Ginting, bersama Tim Supervisi melakukan monitoring dan supe
PemerintahanJAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memutasi sejumlah perwira tinggi TNI pada 30 September 2025. adsenseKeputusan tersebut ter
PolitikSUMATERA UTARA Wisata edukasi konservasi gajah Sumatera di Kawasan Hutan Aek Nauli, Kabupaten Simalungun, bisa menjadi pilihan menarik ba
PariwisataJAKARTA Sutradara film Shutter, Banjong Pisanthanakun, menilai aktor Vino G. Bastian sangat cocok memerankan karakter utama dalam film Sh
EntertainmentJAKARTA PT Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengedukasi masyarakat mengenai pema
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Operasi PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, Arie
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola dan infrastruktur pondok pesantren di seluruh Indonesia sebagai bentuk kehadiran
PeristiwaSEI RAMPAH Polres Serdang Bedagai menggelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat utama, Senin (13/10/2025). Upacara d
Politik