KPK Lakukan Penggeledahan di Bangkalan Terkait Kasus Korupsi DPRD Jatim

Bangkalan, Jawa Timur -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan operasi penegakan hukum dengan melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sejak Senin (30/9). Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan kasus korupsi di lingkungan DPRD Jawa Timur, yang melibatkan sejumlah pihak.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, tim penyidik KPK menyisir beberapa lokasi di Bangkalan, antara lain di Desa Alas Kokon, Kecamatan Modung, Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang, dan Kecamatan Kota Bangkalan. Di antara tempat yang digeledah terdapat rumah mantan Anggota DPRD Jawa Timur berinisial M, Anggota DPRD Bangkalan berinisial NH, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kokop berinisial MR, serta tenaga ahli Anggota DPR RI berinisial TZ.

Penyitaan Mobil

Dalam operasi yang dilakukan, KPK juga menyita tujuh unit mobil yang saat ini disimpan di Polres Bangkalan. Mobil-mobil tersebut diduga merupakan hasil sitaan dari penggeledahan di kediaman mantan anggota DPRD Bangkalan. Mobil yang disegel antara lain adalah Mitsubishi Pajero Dakar 2022, Toyota Innova Venturer 2022, Toyota HILUX 2017, Honda CRV 2022, Toyota Alphard Tipe G 2018, Toyota Avanza Tipe G, dan sebuah minibus warna merah kombinasi putih.

Salah satu anggota kepolisian yang bertugas di Polres Bangkalan mengungkapkan ketidakpahaman mengenai keberadaan mobil-mobil tersebut. “Kami tidak tahu, tiba-tiba sudah di situ (markas Polres Bangkalan). Itu di luar kewenangan kami,” ucap anggota polisi yang enggan disebutkan namanya.

Tanggapan Pj Bupati Bangkalan

Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Arief M. Edie, menjelaskan bahwa KPK telah hadir di Bangkalan sejak Jumat (27/9) lalu. Menurutnya, kedatangan KPK bertujuan untuk mendampingi dan memonitor kinerja pemerintah daerah setempat. “Para KPK itu sedang berada di Kabupaten Bangkalan. Mereka keliling juga nanti ke Nganjuk, Kabupaten Malang, dan Kota Malang,” ungkap Arief.

Arief menambahkan bahwa KPK sedang melakukan Monitoring Center of Prevention (MCP) di Bangkalan, karena daerah tersebut selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian khusus KPK dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintah daerah. “MCP ini memberikan tools atau kelengkapan untuk memonitor kinerja aparat Pemda. Saat ini, nilai MCP Bangkalan sudah tembus angka 62. Insyaallah, kurang 28 lagi tembus 90. Makanya kita dikejar sampai Desember harus tembus 90,” jelasnya.

Namun, ketika ditanya mengenai penggeledahan yang dilakukan KPK, Arief mengaku belum mengetahui detail informasi tersebut. “Kalau info penggeledahan, saya belum tahu ya. Tapi bahwa ada orang KPK sejak Jumat yang lalu ada di Bangkalan, benar,” tambahnya.

Respon KPK

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, juga mengonfirmasi bahwa penggeledahan di wilayah Jawa Timur, termasuk Bangkalan, dilakukan sejak Selasa (1/10) dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pimpinan DPRD Jawa Timur periode lalu. “Betul ada penggeledahan di Provinsi Jatim. Untuk lengkapnya menunggu selesai kegiatan berlangsung dan akan dilakukan rilis secara resmi,” ungkap Tessa.

Kasus korupsi di lingkungan DPRD Jatim ini kembali mengemuka dan menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan langkah KPK yang aktif melakukan penggeledahan dan penyidikan, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mencegah praktik korupsi di masa depan.

Operasi penggeledahan KPK di Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui tindakan ini, KPK menunjukkan komitmennya untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Seluruh masyarakat diharapkan terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

(N/014)