
Silahturahmi Nasional IKWI, Ketua Umum Tekankan Solidaritas dan Profesionalisme
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA –Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan rencana pemerintah untuk membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pernyataan ini disampaikan Hadi kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/9/2024).
Menurut Hadi, Angkatan Siber akan melengkapi kekuatan pertahanan nasional, yang saat ini terdiri dari tiga matra utama: Angkatan Udara (AU), Angkatan Darat (AD), dan Angkatan Laut (AL). Dengan meningkatnya ancaman di ranah siber, pembentukan Angkatan Siber dianggap sangat krusial untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
“Angkatan Siber ini sangat penting, itu adalah matra yang keempat,” kata Hadi, menegaskan signifikansi langkah strategis tersebut. Ia menjelaskan bahwa kehadiran Angkatan Siber akan menambah kekuatan pertahanan nasional di tengah berkembangnya ancaman siber yang semakin kompleks.
Hadi menggarisbawahi bahwa pertahanan dan keamanan modern tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik seperti pesawat tempur, kapal perang, dan tank, tetapi juga memerlukan kekuatan di ranah siber. “Saat ini perang sudah memasuki ranah siber,” jelasnya. Menurut Hadi, perang siber merupakan perang pikiran yang melibatkan pengaruh terhadap opini publik dan pelaksanaan kehendak melalui media digital.
Sementara itu, Hadi menjelaskan bahwa Angkatan Siber yang akan dibentuk nantinya akan memiliki perbedaan mendasar dengan Satuan Siber (Satsiber) yang ada saat ini di setiap matra. “Pertanyaannya saat ini Mabes TNI sudah punya. Iya, itu adalah satuan siber, yang digunakan untuk menjaga keamanan administrasi, portal. Tapi TNI, Kementerian Pertahanan sedang membangun kekuatan yang bisa menghadapi perang siber,” ungkapnya. Dengan kata lain, Angkatan Siber akan memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan strategis dibandingkan dengan Satuan Siber yang ada saat ini, yang fokus pada keamanan administrasi dan portal.
Meskipun Hadi tidak merinci lebih jauh mengenai proses teknis pembentukan Angkatan Siber, ia menekankan bahwa akan ada penyesuaian dalam struktur dan doktrin TNI untuk menyelaraskan dengan pembentukan matra baru ini. “Iya revisi pada waktu itu kita laksanakan pada tahun 2020. Waktu saya panglima. Dengan adanya kekuatan baru ini Mabes TNI akan menyesuaikan, kekinian dengan merubah atau memperbaiki doktrin TNI,” jelas Hadi.
Dengan perencanaan yang sedang berlangsung, diharapkan Angkatan Siber dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan di ranah siber serta memperkuat pertahanan nasional Indonesia secara menyeluruh.
(N/014)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
PolitikJAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan KriminalJakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan KriminalJAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
PolitikJAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan KriminalBANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
PemerintahanMEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan KriminalJAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
PemerintahanJAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
EkonomiJAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan