Kemenkeu Dihantam Aksi Massa Menuntut Aturan Ketat Atas Impor Ilegal, Stafsus Sri Mulyani Angkat Bicara

JAKARTA -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons dengan serius aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan Aliansi Industri Kecil Menengah (IKM), Pekerja, dan Masyarakat Tekstil Indonesia terkait maraknya impor ilegal. Demonstrasi ini berlangsung di depan kantor Kemenkeu dengan tuntutan agar pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini yang telah berdampak pada industri domestik, terutama industri tekstil.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengungkapkan bahwa Kemenkeu menghormati setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk unjuk rasa. Aspirasi tersebut akan dicatat secara teliti dan didiskusikan secara internal untuk mencari solusi yang tepat.

“Setiap demonstrasi di Kemenkeu dan unit vertikalnya menjadi perhatian kami. Aspirasi yang disampaikan akan kami catat, perhatikan, dan kita akan berdialog dengan baik untuk mencari solusi bersama,” ujar Prastowo kepada detikcom.

Dalam menanggapi aksi unjuk rasa, Kemenkeu telah memiliki prosedur tetap (SOP) yang melibatkan kerja sama dengan kepolisian untuk pengamanan dan juga audiensi dengan perwakilan massa. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan dapat didengar dengan baik dan direspons secara tepat.

Unjuk rasa tersebut menyoroti kekhawatiran serius terhadap dampak maraknya impor ilegal terhadap industri tekstil dalam negeri. Massa mengungkapkan bahwa masuknya barang-barang impor ilegal telah menyebabkan banyak perusahaan dalam negeri mengalami kesulitan dalam bersaing dan bahkan menghadapi penurunan produksi serta pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), yang berada di bawah naungan Kemenkeu sebagai pengawas masuknya produk impor, juga disoroti dalam unjuk rasa ini. Massa menegaskan harapan mereka agar DJBC dapat lebih efektif dalam melindungi pasar domestik dari ancaman impor ilegal, khususnya di sektor tekstil.

Aksi ini juga menggarisbawahi tanggung jawab Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dan bertanggung jawab terhadap masalah ini. Para demonstran menuntut agar pemerintah lebih tegas dalam mengatur masuknya barang impor agar tidak merugikan industri dalam negeri dan buruh-buruh lokal.

Secara keseluruhan, unjuk rasa ini mencerminkan ketegangan yang ada antara kepentingan industri domestik dan tantangan globalisasi perdagangan. Kemenkeu diharapkan untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri sambil mempertimbangkan peraturan internasional yang berlaku.

(N/014)