Harga Ayam Melonjak Tajam, KPPU Medan Telusuri Dugaan Pasokan Beralih untuk MBG
MEDAN Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menelusuri kenaikan harga ayam potong yang dinilai terlalu tinggi d
EKONOMI
MEDAN – Pulung Rinandoro mundur dari jabatan Dewan Komisaris (Dekom) PT Nusa Dua Propertindo (NDP). Berbagai spekulasi pun berkembang. Ada isu menyebut pengunduran diri itu terkait kasus korupsi penjualan tanah HGU PTPN-1 Regional-1 yang kini proses sidang di PN Medan.
Sayangnya, ketika dikonfirmasi langsung melalui pesan WhatApps ke nomor handpone Pulung Rinandoro, pesan terkirim hanya berstatus ceklis satu. Padahal, 13 Februari 2026 lalu, Pulung masih membaca pesan terkirim dari bitvonline.com.
Manajer Operasional PT NDP Triandi Siregar, membenarkan informasi tersebut. "Tapi beliau (Pulung Rinandoro-red) bukan mundur dari PT NDP. Namun tugas kembali ke Kejagung per Januari 2026," jelas Triandi Siregar melalui pesan WahttApps, Senin (16/-3/2026).
Kejagung Tolak Pulung Rinandoro
Di balik itu, sumber terpercaya bitvonline.com mengatakan, Pulung Rinandoro mundur dari jabatan Komisaris PT NDP. "Penggantinya bernama Gusmar Harahap," jelas sumber.
Sumber menjelaskan, pengunduruan diri Pulung Rinandoro bersamaan dengan perombakan besar-besaran di tubuh PTPN-1 Regional-1. "Si Pulung Rinandoro dipulangkan ke Kejagung," tegas sumber.
Sumber itu juga meyakinkan, sebetulnya PTPN-1 Regional-1 mengembalikan Pulung Rinandoro ke institusi awalnya, yakni Kejagung RI.
Akan tetapi, Kejagung RI dikabarkan malah menolak kepulangan Pulung Rinandoro. Kejagung RI justru meminta agar Holding PTPN-1 Regional-1 kembali mempekerjakan Pulung Rinandoro.
Penolakan Kejagung atas kepulangan Pulung Rinandoro ke institusi awalnya, diduga kuat akibat sudah terlalu lama berkarir di luar institusinya. Akibatnya, job desk-nya tidak ada lagi.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kejagung Anang Supriatna yang dihubungi melalui pesan WhatApss, juga tidak memberi penjelasan apapun. Padahal, dari fitur "info", dketahui bahwa pesan yang dikirimkan untuk konfirmasi, sudah terbaca Anang Supriatna.*
MEDAN Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menelusuri kenaikan harga ayam potong yang dinilai terlalu tinggi d
EKONOMI
MEDAN Fakta baru muncul dalam persidangan perkara dugaan korupsi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otori
HUKUM DAN KRIMINAL
DAIRI Polres Dairi menggagalkan dugaan peredaran narkotika jenis ganja dalam jumlah besar. Polisi menemukan 70 ball ganja kering dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Bunda PAUD Kabupaten Simalungun menggelar Lomba Bunda PAUD Kecamatan dan Nagori/Kelur
PENDIDIKAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menyalurkan bantuan kepada warga Kelurahan Haranggaol, Kecamatan Haranggaol Horisan, yang ter
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun menggelar pertemuan rutin bersama para Ke
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendukung langkah Keysa Dwi Tantri, siswi SMA Negeri 1 Sei Suka, Kabu
PEMERINTAHAN
BATU BARA Suasana penuh haru dan kekeluargaan mewarnai acara perpisahan purna tugas Bapak H. Mansyur, staf Pemerintah Kecamatan Tanjung
PEMERINTAHAN
MEDAN Praktisi hukum asal Medan, Dr. Hasrul Benny Harahap, SH, MHum, menyoroti persoalan pemanggilan advokat oleh aparat penegak hukum (
HUKUM DAN KRIMINAL