Berguru ke Jepang, BGN Siap Boyong Sistem 'Central Kitchen' Demi Program Makan Gratis RI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mempelajari sistem program makan gratis di Jepang untuk menjadi bahan pengembangan Program Makan Bergizi
NASIONAL
Oleh:Herman Dirgantara
"THE least dangerous branch of the American government is the most extraordinarily powerful court of law the world has ever known." – Bickel, 1986.
Refleksi Alexander M. Bickel dalam The Least Dangerous Branch menggambarkan adanya paradoks penting tentang kekuasaan kehakiman.Baca Juga:
Ia dapat memiliki kekuasaan yang sangat besar, tetapi justru karena itu pula batas kewenangannya menjadi perkara yang tidak kalah penting untuk dipertanyakan.
Inilah yang turut mengemuka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang menyoal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Sadar atau tidak, permasalahannya bukan pada surat keterangan apakah dapat diperlakukan setara dengan ijazah.
Jika Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu, apakah syarat pencalonan yang dipersoalkan setelah pemilu selesai masih dapat dibawa ke MK, dan jika dapat, apa akibat hukumnya?
Kepastian Hasil Vs Legalitas Proses
Para pemohon mendalilkan Pasal 169 huruf r UU Pemilu sebagai syarat imperatif perihal calon Presiden dan Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
Mereka meminta MK menyatakan pencalonan Gibran cacat sejak awal, membatalkan penetapannya sebagai calon, hingga membatalkan pelantikannya sebagai Wakil Presiden (Mkri.id, 23/09/2026).
Berdasarkan hal itu, maka perkara ini sebenarnya dimulai dari perdebatan makna "tamat" dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.
Pemohon mempersoalkan dasar dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan KPU untuk menyatakan Gibran memenuhi syarat.
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mempelajari sistem program makan gratis di Jepang untuk menjadi bahan pengembangan Program Makan Bergizi
NASIONAL
JAKARTA Gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)
POLITIK
JAKARTA Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyoroti gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka seb
POLITIK
PEMATANGSIANTAR Satreskrim Polres Pematangsiantar menangkap dua pria yang diduga mencuri sepeda motor milik seorang kakek berusia 83 tahun.
HUKUM DAN KRIMINAL
NAGOYA Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua untuk Kontingen Indonesia pada Asian Games AichiNagoya 2026. Lifter Indone
OLAHRAGA
LUBUK PAKAM Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali menggelar Job Fair untuk para pencari kerja pada Selasa (29/9/2026). Kegiatan yang be
EKONOMI
JAKARTA Memperingati 66 tahun UndangUndang Pokok Agraria (UUPA), Dr Budyto, yang merupakan bagian dari ATR/BPN Campaka, menyoroti berbagai
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat pembangunan sektor peternakan sekaligus meningkatkan upaya pengendalian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) n
PEMERINTAHAN
BOGOR Lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan buntut temu
NASIONAL