Sebut Kemenangan Gibran Terganjal 'Cacat Moral', Mahfud MD Blak-blakan Soal Gugatan di MK
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara mengenai gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon yang mempersoalkan syarat pendi
POLITIK
KPU menjawab bahwa dokumen tersebut telah diterima dan diverifikasi pada 2023, serta merujuk ketentuan yang menempatkan surat keterangan penyetaraan memiliki nilai yang sama dengan ijazah SLTA.
Ada fakta lain yang membuat persoalan ini jauh dari kata sederhana.
Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan atau menemukan pelanggaran mengenai syarat pendidikan tersebut selama tahapan Pemilu 2024.
Namun, dalam persidangan 23 September 2026, Bawaslu juga menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mengakses data dan dokumen pencalonan pada Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kendati telah memperoleh pengaktifan akun.
Meski hal itu tidak lantas berujung dugaan adanya cacat pencalonan, tetapi dalam batas nalar yang wajar, pertanyaan tentang kualitas verifikasi menjadi relevan.
Sebagaimana dipahami secara yuridis, di samping membutuhkan syarat yang benar, hukum pemilu juga membutuhkan mekanisme yang dapat memastikan kebenaran syarat tersebut.
Dalam konteks itulah, kewenangan bukan sekadar kemampuan lembaga untuk bertindak.
Ia harus bersumber pada atribusi atau dasar hukum yang jelas dan digunakan dalam batas yang ditentukan hukum.
MK memang diberi kewenangan oleh Pasal 24C UUD 1945 untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
Masalahnya, apakah kewenangan itu mencakup juga pemeriksaan terhadap dugaan cacat syarat calon yang baru dipersoalkan justru lebih dari dua tahun setelah hasil pemilu ditetapkan?
Dalam penilaian KPU, tidak. Sebabnya, permohonan tersebut pada dasarnya menyentuh sengketa proses pemilu yang merupakan ranah Bawaslu.
Sedangkan permohonan PHPU diajukan jauh melampaui tenggat tiga hari setelah penetapan hasil pemilu atau tiga hari setelah 20 Maret 2024.
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara mengenai gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon yang mempersoalkan syarat pendi
POLITIK
JAKARTA Relawan Gibran Joeara (GIJOE) mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka s
POLITIK
LIMAPULUH Satreskrim Polres Batubara menangkap seorang pria berinisial IR yang diduga membuat dan menjual surat tanda nomor kendaraan bermo
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengatakan anggaran untuk rencana pendidikan gratis jenjang
PENDIDIKAN
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah wilayah peraira
PERISTIWA
BANDUNG Ketua Dewan Pertimbangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Joko Widodo menyebut partainya kini mulai diperhitungkan hingga membuat
POLITIK
MEDAN Seorang pria bernama Tenang Simanungkalit (32) ditangkap polisi setelah diduga melindas dan menyeret seorang wanita, Murniati Magdale
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mempelajari sistem program makan gratis di Jepang untuk menjadi bahan pengembangan Program Makan Bergizi
NASIONAL
JAKARTA Gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)
POLITIK
JAKARTA Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyoroti gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka seb
POLITIK