WNA Pengungsi Pencari Suaka Didirikan Tenda di Trotoar Jakarta, Kemenlu RI: Ancaman Hukum Menanti?

JAKARTA – KUNINGAN,JAKARTA Di tengah gemuruh ibu kota Jakarta, tenda-tenda sederhana yang ditempati oleh warga negara asing mencari suaka berdiri tegak di depan Kantor Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Urusan Pengungsi. Mereka berasal dari negara-negara terpencil yang dilanda konflik: Somalia, Sudan, Afghanistan, Rohingya, Irak, Iran, dan Yaman.

Keputusan mereka untuk mendirikan tenda di sini, bagaimanapun, telah menimbulkan kontroversi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa aksi ini melanggar Peraturan Daerah (Perda) Pemprov DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum. Roy, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri yang juga Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan, menegaskan bahwa para pengungsi tersebut tidak terkecuali dari hukum Indonesia.

“Pengungsi dari luar negeri di Indonesia tidak kebal hukum,” ujarnya dengan tegas kepada wartawan pada hari Senin. Meskipun Indonesia tidak terikat oleh Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahannya, yang membatasi kewajiban internasional dalam menangani pengungsi, pemerintah tetap menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Perdebatan ini mencuatkan peran UNHCR, organisasi PBB yang bertugas menangani pengungsi, dalam menanggapi masalah ini. Meskipun demikian, koordinasi antar-lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Kemenko Polhukam dan Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, sedang diupayakan untuk menangani persoalan ini secara komprehensif.

Sejak tenda-tenda itu berdiri, Jakarta menjadi sorotan internasional, memunculkan pertanyaan tentang kemanusiaan dan kewajiban negara terhadap mereka yang mencari perlindungan di tengah konflik global yang rumit. Sementara itu, nasib para pengungsi dan bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi keberadaan mereka akan terus menjadi isu yang mendapat perhatian luas, baik dari dalam maupun luar negeri.

(N/014)