Pemkot Medan Bentuk Kelompok Usaha Keluarga untuk Tekan Stunting dan Perkuat Ekonomi Rumah Tangga
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui DP3APMP2KB Kota Medan menggelar sosialisasi pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluar
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan pendataan izin usaha dan pajak reklame dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) Padangsidimpuan.
Langkah ini dilakukan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidimpuan.
Kegiatan tersebut dilaporkan langsung oleh Kepala Satpol PP Kota Padangsidimpuan melalui surat resmi kepadaBaca Juga:
Berdasarkan laporan dengan nomor giat pada Kamis, 6 November 2025, pukul 10.00 WIB sampai selesai, kegiatan pendataan dilakukan di Jalan KH Wahid Hasyim dan Jalan Patrice Lumumba, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
Adapun dasar kegiatan ini meliputi
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP.
- Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Padangsidimpuan.
- Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online dan Terintegrasi.
- Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Cara Perhitungan Tarif Pajak di Kota Padangsidimpuan.
Kegiatan lapangan diawali dengan apel dan doa bersama di Mako Satpol PP, dilanjutkan pendataan terhadap sejumlah pelaku usaha di sepanjang Jalan KH Wahid Hasyim dan Jalan Patrice Lumumba.
Beberapa tempat usaha yang menjadi sasaran pendataan antara lain:
- Nutrition Club (Herbalife Indonesia) – memiliki izin dari pusat brand.
- CV. Borlub (Faza Rahmana) – dilengkapi dengan NIB.
- Sate Rajawali Nauli (Afnita) – dokumen belum bisa ditunjukkan (ada).
- Toko Berkah (Muhammad Ibnu Azhari Lubis) – pemilik tidak di tempat.
- Toko Marison-2 (Benny Lubis) – dokumen belum bisa ditunjukkan (ada).
- UD. Rosa Fa – pemilik tidak di tempat.
- Bantan Raya (Agus Muliady) – memiliki NIB.
- Toko Karya Utama (Hasian Suheimi) – memiliki NIB.
- Toko Swalayan Marison Indah (Benny Lubis) – dokumen belum bisa ditunjukkan (ada).
- RM Sidimpuan (Efendi) – dokumen belum bisa ditunjukkan (ada).
- Muhsin Elektronik (Fanani Dalimunthe) – pemilik tidak di tempat.
- Adibah Jaya (Azwar Harahap) – belum memiliki dokumen.
- UD. BR Hutabarat (Heri Anto Pane) – pemilik tidak di tempat (ada).
- UD. Mutiara Tani, UD. Linda, Toko Nadya, Toko Nita Ambal, dan UD. Henri – pemilik tidak di tempat (ada).
- Apotek Sidempuan (Gading Hasibuan) – dilengkapi dengan NIB.
Kepala Satpol PP Kota Padangsidimpuan menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administrasi izin usaha dan pajak reklame, sekaligus mendukung peningkatan PAD Kota Padangsidimpuan.
Situasi pelaksanaan tugas dilaporkan aman dan terkendali.
"Demikian dilaporkan kepada Komandan. Hormat kami, Kepala Satpol PP Kota Padangsidimpuan," tutup laporan tersebut.*
(ad)
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui DP3APMP2KB Kota Medan menggelar sosialisasi pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluar
PEMERINTAHAN
MEDAN Manajemen PSMS Medan menyatakan siap ambil bagian dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 28
OLAHRAGA
MEDAN Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara Illyan Chandra Simbolon menyatakan pemerintah tengah menyiapkan lima lokasi relokasi untuk prog
PENDIDIKAN
MEDAN PT PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I (KAI Divre I) Sumatera Utara menutup enam titik pelintasan sebidang tidak resmi di wi
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asahan usai meneri
PEMERINTAHAN
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XI memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat
EKONOMI
BANDA ACEH Gubernur Muzakir Manaf mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Keputusan
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara bersama jajaran kepolisian resor di wilayah Sumatera Utara mengungkap 264 kasus narkotika dalam operasi intensi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian bertindak lebih tegas menghadapi maraknya aksi begal yang terjadi di s
HUKUM DAN KRIMINAL