Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
KARO – Pemerintah Kabupaten Karo bersama Tim Gabungan terus mengintensifkan penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di seluruh wilayah, khususnya di Kecamatan Simpang Empat.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap bangunan mematuhi ketentuan keamanan, kenyamanan, dan tata ruang, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan penertiban dilaksanakan secara kolaboratif oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta seluruh camat dan kepala desa.Baca Juga:
Tim gabungan fokus mendata bangunan, terutama yang digunakan untuk kegiatan usaha, yang belum memiliki izin sesuai aturan yang berlaku.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo, Tommy Heriko Marulitua, A.P., menjelaskan bahwa pendekatan persuasif menjadi prioritas dalam tahap awal.
"Tahap awal dilakukan melalui surat teguran dan imbauan agar pemilik bangunan segera mengurus izin. Namun, apabila sampai teguran ketiga belum ditindaklanjuti, sesuai aturan dapat dilakukan penyegelan," ujarnya.
Menurut Tommy, penertiban akan diprioritaskan pada bangunan baru dan tempat usaha. Ia berharap masyarakat mendukung langkah ini sebagai upaya bersama menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.
Dinas PUPR menekankan pentingnya kerja sama dengan camat, lurah, dan kepala desa mengingat keterbatasan sumber daya manusia untuk pendataan menyeluruh.
Data lapangan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti tim gabungan sesuai prosedur yang berlaku.
Dengan penertiban ini, Pemkab Karo berharap kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan izin bangunan meningkat, sehingga tercipta tata kota yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga.*
(ad)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL