Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JABAR –Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan kerja (kunker) yang dinilai signifikan ke Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (30/6). Kunjungan ini tidak hanya menonjolkan kegiatan rutin menteri dalam memantau langsung kondisi lapangan, tetapi juga menegaskan komitmennya dalam mempercepat reformasi dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia.
Pagi itu, AHY bergabung dalam kegiatan lari pagi bersama warga Bandung, menunjukkan bahwa kedekatannya dengan masyarakat tidak hanya sebatas retorika, tetapi juga aksi nyata. Dalam suasana yang penuh semangat, AHY berinteraksi langsung dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta menyampaikan komitmen pribadi dan institusionalnya dalam meningkatkan pelayanan publik di sektor agraria dan tata ruang.
Tak hanya itu, kunjungan AHY juga meliputi agenda penting di Kantor BPN Jawa Barat, di mana fokus utamanya adalah mempercepat implementasi sertifikasi elektronik. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan efisiensi proses administrasi serta meningkatkan transparansi dalam kepemilikan tanah di Jawa Barat, salah satu provinsi dengan tingkat kompleksitas agraria tertinggi di Indonesia.
“Dalam upaya kami mempercepat target pemberantasan mafia tanah, penerapan sertifikasi elektronik adalah langkah krusial. Ini tidak hanya akan meningkatkan kecepatan dalam pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga meminimalisir risiko penyalahgunaan dan praktik korupsi yang terkait dengan kepemilikan tanah,” ungkap AHY dalam pernyataannya.
Pemberantasan mafia tanah menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengamankan hak kepemilikan masyarakat serta mendorong investasi di sektor pertanahan. AHY menekankan perlunya koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan mafia tanah ini.
Di akhir kunjungannya, AHY tidak hanya meninggalkan jejak kehadiran fisiknya di Bandung, tetapi juga pesan penting bahwa reformasi agraria bukanlah sekadar program, tetapi sebuah komitmen untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kunjungan AHY ke Bandung kali ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menjaga integritas dan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memperjuangkan hak kepemilikan tanah yang adil dan transparan untuk kesejahteraan bangsa. Dengan langkah-langkah strategis seperti sertifikasi elektronik, harapan untuk mewujudkan tata ruang yang lebih baik dan melindungi kepentingan publik semakin mendekati kenyataan.
Dalam konteks perjalanan panjang menuju reformasi agraria yang komprehensif, langkah-langkah ini tidak hanya menandai kemajuan teknologi administrasi, tetapi juga semangat baru dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem agraria nasional. Semoga kunjungan ini bukan hanya sebagai pencapaian pribadi AHY, tetapi juga sebagai tonggak penting dalam membangun Indonesia yang lebih baik, terutama dalam pengelolaan sumber daya tanah yang adil dan berkelanjutan.
(N/014)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN